GRESIK | duta.co – Kendati di kota Santri Gresik sudah ada Perda nomor 15 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras serta Perda nomor 07 tahun 2002 tentang pelarangan pelacuran dan perbuatan cabul namun dirasa masih kurang. Untuk melengkapi dua perda tersebut, Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto berencana membuat Peraturan Bupati (Perbup).
Perbup itu semacam regulasi yang mengatur operasional usaha kecil, kios dan warung agar tidak disalahgunakan. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Suyono, Senin (16/10) saat mendampingi Bupati Gresik ketika menerima kunjungan Ketua dan Pengurus MUI di ruang kerja Bupati.
Ketua MUI Gresik, KH. Mansyur Shodiq didampingi dua orang sekretarisnya yaitu, Abdul Munif dan Misbachul Abidin, menghadap Bupati Gresik untuk menyampaikan dukungan pada draft perbup pengaturan warung dan kios tersebut. “Kami masih belum mempelajari secara keseluruhan, tapi kalau untuk kebaikan kami sangat mendukung” ujar Mansyur Shodiq.
MUI Gresik akan memberikan tanggapan terkait draft Perbup tersebut. “Hal ini memang menjadi keinginan kami untuk ikut ambil bagian pada setiap kebijakan Pemkab Gresik bahkan dalam penyusunan RPJMD Gresik sesuai visi misi Bupati Gresik,” ujar Mansyur Shodiq.
Mansyur juga menyampaikan keresahan masyarakat terkait pelanggaran pada perda anti miras dan anti pelacuran di Gresik. Hal ini mengemuka saat diadakannya diskusi public yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gresik dengan tema Mendiskusikan Kembali Slogan Gresik sebagai Kota Wali dan Santri akhir September lalu.
“Para tokoh masyarakat menyampaikan kegelisahan tentang kasus asusila, miras, narkoba serta tingkat perceraian yang tinggi di Gresik. Para peserta diskusi yang terdiri dari tokoh masyarakat, dari kalangan perguruan tinggi, dari Pondok Pesantren mengusulkan agar MUI bersama Pemerintah Daerah ikut menertibkan, meminimalisir dan bahkan menghilangkan warung warung yang disalahgunakan” tandasnya.
Mendengar keinginan pihak MUI Gresik, Bupati Sambari sangat mendukung. “Silakan kalau MUI mau ikut bersama kami dalam penertiban. Mungkin dengan adanya bantuan MUI maka penertiban akan lebih optimal,” ujar Sambari.
Bupati juga meminta MUI Gresik untuk mengkoordinasikan dengan tokoh MUI yang ada di Tingkat Kecamatan dan Desa. “Seandainya para Kyai dan Kepala Desa serta tokoh masyarakat setempat ikut serta dalam penertiban diwilayahnya, maka hasilnya akan maksimal. Insyaallah kita akan lakukan secara bersama-sama secara persuasif,” papar Sambari. (sal)
