SIDOARJO | duta.co  – Ternyata, problem sampah menempati ranking tertinggi (skor 30) dalam Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Desa Sidorejo, Kec Krian, Sidoarjo, Kamis (16/3/23) di Balai Desa setempat.

Setelah itu, 99 keluarga yang belum memilki jamban (skor 27). Lalu, masih ada 35% rumah tangga (RT) ‘berbau’ alkohol (skor 26) dan ibu hamil yang tidak memiliki pendonor darah (skor 26).

“Dari 10 masalah yang ada di wilayah kita, ada 4 masuk skala prioritas. Ini menjadi konsentrasi kita bersama. Soal sampah, bisa kita pahami karena banyak warga baru di desa ini. Selain itu warga butuh kebijakan dari desa untuk mengoptimalkan fungsi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) milik desa,” demikian Khusnul Khotimah didampingi Kader PKK Sidorejo Endah Churrotin dan Bidan Ririn Andriani.

MMD Desa Sidorejo dibuka langsung oleh Kepala Desa Hery Sucipto Achmadi ST. Hadir tim lengkap dari Puskesmas Barengkrajan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Posyandu, PKK dan Ketua RW.

“Saya berharap MMD ini menjadi entry point pembenahan desa. Sehingga ke depan tidak ada lagi problem jamban, sampah, termasuk pentingnya edukasi bahaya minuman beralkohol,” tegas Kades Hery Sucipto.

Ketua BPD Sidorejo, Joko Purnomo mengatakan, bahwa, MMD ini sangat penting guna mendeteksi problem lebih dini. Apalagi ini berangkat dari Survey Mawas Diri (SMD) yang dilakukan PKK bersama Puskesmas Barengkrajan.

“Ini harus menjadi acuan kita bersama, termasuk menjadi perhatian kebijakan desa,” tegas Mas Pur panggilan akrabnya.

Cari Terobosan

Menurut Khusnul Khotimah, untuk menuntaskan problem warga, memang, membutuhkan terobosan tersendiri. Apalagi, hampir semua masalah akarnya ada pada ‘dana’ alias anggaran.

“Persoalan jamban, misalnya, ini harus menjadi atensi bersama. Kalau masyarakatnya memang tidak mampu, maka, dibutuhkan terobosan tersendiri. Saya yakin Pak Kades lebih paham jalan keluarnya,” tegasnya.

Masih masalah jamban, tegas Khusnul, pemerintah Kabupaten Sidoarjo sampai membuat lembaga tersendiri. Ini demi meringankan beban masyarakat Sidoarjo. Misalnya, ada jamban yang sudah 15 tahun belum terkuras, ini harus segera dilakukan.

“Kalau memanggil tukang kuras jamban mahal, maka, bisa menggunakan petugas Pemkab, ini jauh lebih murah,” terangnya.

Nah, dengan MMD, maka, problem desa — khususnya sektor kesehatan — menjadi terlihat dan terurai. “Semoga ada tindaklanjut yang konkret. Masak (Sidoarjo), tetangga Surabaya, tertinggal jauh dengan daerah lain. Sidoarjo harus lebih maju,” demikian komentar salah seorang Ketua RW. (mky)