SIDOARJO |duta.co – Keluhan warga miskin Kelurahan Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kota yang membiayai ongkos memasang MCK (Mandi Cuci Kakus) atau jamban hanya mis komunikasi. Pengurus KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) atau Pokmas (Kelompok Masyarakat) pengelola bantuan MCK fair dan terbuka mempersilahkan untuk cek dan klarifikasi kepada penerima bantuan bahwa jamban diterima gratis.
Ketua KKM, Suherman mengajak Bendahara KKM, Solikin dan Perencana KKM, Budi memberikan klarifikasi kepada Harian Duta Masyarakat, Minggu (8/1) menjelaskan bahwa KKM sebagai pengelola bantuan untuk 15 MCK bagi warga miskin Kelurahan Urangagung sepeserpun tidak menarik uang ke penerima.
Untuk menuntaskan bantuan MCK dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Pengurus KKM menerjunkan tiga tim pekerja. Tiga tim pekerja ini berjumlah 8 orang. Saat itu pekerja belum sampai dilingkungan RT17/RW06, beberapa warga yang belum terpasang MCK nya.
“Karena mereka sendiri, maka ya kita ganti ongkos kerjanya. Kalau tukang Rp 150 ribu perhari dan kuli Rp. 120 ribu perharinya,”jelas Suherman.
Warga penerima, menurut Suherman, dianggap tidak bisa mengimplementasikan rencanya. Padahal, setiap musyawarah di Balai Kelurahan sudah dijelaskan. Untuk menarik kepada penerima seperpun tidak ada. Namun, pengurus meminta bantuan kepada warga yang bisa memasang untuk proses pemasangan lebih cepat dan bisa menambah volume bantuan.
“Dari 15 rumah, kini menambah 1 titik lagi sehingga valumenya bertambah menjadi 16 MCK, harapan kami bisa menambah lagi. Karena usulan warga sebanyak 20 rumah yang kayak dapat jamban gratis. Sehingga Kelurahan Urangagung bisa masuk kategori bebas buang air besar sembarangan. Yang menjadikan lingkungan yang sehat,”kata Suherman.
Pengurus KKM selalu berkordinasi bersama Kepala Kelurahan Urangagung dalam mensukseskan program ini. Untuk proyek bantuan Rp 100 juta MCK ini selalu di awasi oleh petugas Kesling dari Puskesmas Urangagung, Erna.
“Harapan Bu Erna, kalau bisa KKM bisa menuntaskan 20 rumah. Supaya Urangagung bebas buang air sembarangan,”ujarnya.
Oleh karena itu, KKM berusaha semaksimal mungkin untuk memberdayakan kepada masyarakat dengan potensi yang ada.
Menurut Suherman, bantuan dana MCK ini dari Kemenkes turun dipertengahan Desember 2022. Sehingga pelaksanaannya hingga Januari 2023 belum tuntas. Pembuatan laporan SPJ dan Laporan pertanggungjawaban langsung ke (dar)
