“Jika Anda tetap kukuh membenci khilafah, Anda bukan berhadapan dengan manusia, melainkan dengan Allah Yang Maha Esa. Bahwa Anda membenci khilafah HTI, itu soal lain. Bagi orang NU, cara menghadapi khilafah HTI, sudah dicontohkan KH Abdul Wahab Hasbullah.
Oleh: Choirul Anam*
PARADOKS dengan NU metamorfosis sekarang ini. Yang telah mengubah jati diri menjadi ashabul qoror dan menerapkan khitthah mutaghoiyirah. NU zaman now (rupanya) tak mau repot membedakan mana khilafah sejati dan mana yang imitasi-politisasi. Bahkan ada tokoh NU yang berteriak: Khilafah tidak ada dalam al-Qur’an. Subhanallah… sumber utama ajaran Islam itu ada dua bro: al-Qur’an an as-Sunnah.
Karena isi kandungan al-Qur’an banyak yang mubham dan mujmal, maka tuntunan praktis kekhalifahan (sistem pemerintahan dalam Islam) ada banyak disebut dalam as-Sunnah. Kalau istilah khilafah tidak ada dalam al-Qur’an, kenapa Nabi SAW mengatakan: khilaafatu an-nubuwati tsalaatsuuna sanatan tsumma..dst. Jadi, khilafah itu ajaran Islam yang telah dijanjikan Allah SWT dan telah pula dipraktikkan zaman Nabi.
Karena itu, jika Anda tetap kukuh membenci khilafah, Anda bukan berhadapan dengan manusia, melainkan dengan Allah Yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Bahwa Anda membenci khilafah HTI, itu soal lain. Tapi bagi orang NU, cara menghadapi khilafah HT model Taqiyuddin an-Nahbani, sudah dicontohkan oleh Rais Aam KH. Abdul Wahab Hasbullah.
Apa yang dilakukan Mbah Yai Wahab itu bukan soal politik praktis-pragmatis untuk memenuhi kebutahan sesaat. Justru merupakan politik tingkat dewa guna membangun “Demokrasi Pancasila” khas Indonesia sepanjang zaman. Sebuah ide besar antisipatif terhadap bangunan model demokrasi Pancasila dalam perspektif hukum Islam.
Bagaimana model demokrasi Pancasila itu bisa mensejahterakan rakyat, menjaga kemandirian dan kedaulatan negara-bangsa, dan tidak disusupi serta dikendalikan ideologi lain seperti oligarki kapitalis dan taipan komunis. itulah yang seharusnya dikaji terus-menerus oleh para ahli fikih NU. Dan itu pula arah politik kenegaraan dan kebangsaan yang telah digariskan oleh para ulama terdahulu—terutama para ulama pendiri NU—sebagai bentuk tanggungjawab ikut menjaga dan merawat: kemurnian sistem pemerintahan dan sistem demokrasi Pancasila khas Indonesia.
Gagasan besar itu baru mulai disentuh Ketum PBNU KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Rais Aam KH. Achmad Siddiq, lalu mulai diwacanakan KH. Hasyim Muzadi dan KH. MA. Sahal Mahfudz, tapi kemudian tidak diteruskan dan ditengok saja tidak, pada dekade terakhir kepemimpinan Kiai SAS. Bahkan derajat NU dalam periode ini diturunkan menjad ashabulqoror, dan falsafah dasar (khitthah NU) hanya dimaknai mutaghoiyirah—kondisional—menuruti kebutuhan dan perkembangan zaman.
Diakui atau tidak, fakta berbicara bahwa NU saat ini lebih cenderung pada hal taktis yang remeh-temeh. Lebih asyik dan enjoy dengan permainan sponsor. Sudah banyak contoh yang diungkap lembaganya sendiri. Misal, baru kali ini lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) PBNU, buru-buru memetakan hasil survei sejumlah masjid terpapar radikalisme. Ada sekitar 41 dari 100 masjid di Jakarta terpapar penuh, setengah terpapar dan baru sedikit terpapar radikalisme.
Hasil riset yang dirilis pada 18 Juli 2018 itu, kemudian disampaikan kepada BIN (Badan Intelijen Negara) sebagai peringatan dini–early warning. Wow… hebatlah P3M mampu melakukan survei masjid terpapar Islam garis keras bro! Atas biaya sponsor atau mandiri? Belakangan diketahui, biaya penelitian ternyata berasal dari LSM Rumah Kebangsaan–ormas sayap PDI-P—yang dipimpin seorang anggota Komsi VI DPR RI. Oalaah jebule ada dana sponsor to? Inilah sedikit contoh dari kecendeungan larut permainan pemodal.
Tapi bukan hanya dana dan pesan sponsor saja yang jadi sorotan. Tema penelitian “Masjid Terpapar Radikalisme” itu, adalah agenda islamophobia kapitalis-komunis guna menghancurkan Islam. Dan faktanya, baru saja kemarin (Rabu, 2 September 2020), Menag Fachrul Rozi mengungkap “tuduhan” radikalisme sudah masuk masjid melalui anak good lookng dan hafal al-Qur’an. Sosial media pun langsung heboh mempersoalkan tuduhan Menag mantan serdadu itu.
Bagaimana masjid bisa terpapar radikalisme gara-gara anak hafidz al-Qur’an? “Cara mereka gampang. Pertama, dikirim seorang anak good looking, penguasaan bahasa asinnya (Arab) bagus, hafidz al-Qur’an mulai masuk, ikut-ikut jadi imam. Lama-lama orang di situ simpati lalu diangkat jadi pengurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dll dengan ide-ide (radikalisme) yang kita takutkan,”kata Menag saat acara Webinar bertajuk “Strategi Menangkal Radikalisme pada Aparatur Sipil Negara”, yang disiarkan di YouTube KemenPAN-RB, Rabu (2/9/2020) kemarin.
Apa Menag dapat pasokan data dari hasl riset P3M PBNU bro? Memang, banyak pihak lalu mengait-kaitkan hasil penelitian lembaga P3M PBNU yang didanai ormas sayap PDI-P dan disampaikan pula kepada BIN. Tapi itu sebatas rasan-rasan ketika banyak kiai pengasuh pondok al-Qur’an mengeluhkan tuduhan Menag. Soal kebenarannya, wallahu’alam.
Masih banyak contoh yang menggelikan bro! Salah satunya, kini banyak tersebar intelektual mengaku NU mendengungkan “perang” melawan HTI. Lalu dengungannya diperkuat tulisan influencer dan buzzer yang dianggap orisinil. Bahkan ada juga tulisan tokoh NU yang pernah menjadi deihard Ahok, dan saksi ahli pencabutan BHP (Badan Hukum Perkumpulan) HTI di pengadilan, disebar-luaskan.
Mereka menyerukan agar warga NU bangkit dan siap memburu HTI sampai ke lubang semut. Kenapa? Karena, menurut intelektul yang juga tokoh NU ini, paham khilafah HTI sangat berbahaya mengancam Pancasila dan mengoyak-koyak NKRI. “Kalau paham komunis itu sudah usang. Sudah tidak laku dijual. Tidak perlu diwaspadai lagi. Yang perlu terus diwaspadai dan dilawan itu justru paham khilafah HTI,”dengungnya tiada henti. Luar biasa, mereka bisa tahu paham komunis tidak laku di pasar. Apa memang mereka pernah menjadi agen penjualnya bro?
Memang telah dirasakan nahdliyin, berbagai akibat dari perubahan paradigma pada dekade terakhir kepemimpinan Kiai SAS. Metabolisme sekujur tubuh NU terasa sekali perubahannya. Mulai dari cara berfikir, bersikap dan bertindak, jauh berbeda dengan zaman Rais Aam KH. MA. Sahal Mahfudz. “Era Mbah Yai Sahal, NU masih bisa diharap menjadi solusi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yng carut marut,”ujar tokoh NU Garis Lurus. Sekarang? “Sulit…sejak 10 tahun terakhir kepemimpinan NU di tangan Kiai SAS, tidak bisa diharap lagi. Prihatin…kita sebagai nahdliyin,”tambahnya sambil mengurai berbagai jejak digital Kiai SAS yang tak pernah ada klarfikasi atau bantahan.
Bukan hanya cara berfikir, bersikap dan bertindak saja yang berubah. “Orientasi aktivitasnya juga bernuansa politik praktis,”ujar Kiai Abdul Malik dari KKNU’26 (Komite Khitthah NU 1926) sambil menunjuk contoh kasus “Bai’at Cakada oleh Syuriyah NU” di PW dan hampir semua PCNU di Jawa Timur. “Jadi, menjelang Pemilukada serentak 2020 ini, ada tanda kuat perubahan orientasi dari semula sebagai jam’iayh diniyah berubah menjadi NU rasa parpol atau bagian dari parpol,”kata Kiai Malik dengan nada prihatin.
Mungkin juga tata-kelola organsasi (jam’iyah), telah pula diubah atau disesuaikan dengan manajemen parpol. Ada bai’at, ada kontrak politik dan ada pula transaksi “demokrasi wani piro”. Ini semua terjadi karena adanya kooptasi politisi (terutama dari PKB), dan terbukanya jalan masuk kaum liberal diabolis sekularis ke jantung NU. Dan itu (rupanya) dipahami oknum-oknum elite NU sebagai keniscayaan.
Seperti telah dimaklumi bersama, pasca amandemen UUD 1945, kedudukan partai politik berada di atas angin. Sebab, kemudian lahir berbagai produk UU yang mendongkrak posisi parpol setinggi langit. Semua kepemimpinan negara/pemerintahan pusat maupun daerah (bahkan ormas sekalipun), tidak bisa lepas dari jangkauan tangan parpol. Cabang kekuasaan legislatif, yang mestinya merupakan perwujudan representasi rakyat, juga ditentukan sekaligus menjadi kepanjangan tangan parpol.
Pendek kata, tiada kepemimpinan di negeri ini tanpa canpur-tangan partai politik. Dan hampir semua parpol berada dalam genggaman oligark kapitalis dan taipan naga merah. Ratusan triliun anggaran negara yang disedot KPU untuk “berjudi” mendapatkan pemimpin “semu” (baik eksekutif maupun legislatif), juga harus sepengetahuan dan persetujuan DPR—badan kepanjangan tangan partai. Jika sebelum amandemen UUD 1945 kedaulatan negara berada di tangan rakyat, maka pasca amandemen kedaulatan beralih ke tangan partai politik.
Padahal, Supremasi parpol pasca amandemen, tidak lagi berfungsi sebagai penghimpun, penyerap dan penyalur aspirasi rakayat. Sebagaimana pernah disinggung mantan Ketua DPR (kini Ketua MPR) Bamsoet (Bambang Soesatyo), betapa mudahnya para pemudal menguasai parpol. Bahkan bukan rahasia lagi, saat terjadi 4 (empat) kali amandemen UUD 1945, kelompok kecil beraset besar inilah, yang mendikte perubahan pasal demi pasal untuk kepentingan bisnis kotor mereka dengan barter berkarung uang.
Tidak terlalu sulit untuk menguasasi parpol di Indonesia. Gampag dan murah sekali. “Semahal-mahalnya cuma Rp 1 Triliun sudah bisa menguasai satu parpol. Ini berdasar pengalaman. Boleh dibantah atau tidak. Tapi inilah kenyataan sistem yang masih dipertahankan,”kata Bamsoet (Senin, 17/2/2020) di Jakarta.
Begitu pula menguasai parlemen. Lebih gampang dan murah lagi. Pemodal tidak perlu menguasai full semua anggota parlemen. Cukup dua pertiga suara saja. Nah, karena parpol yang lolos ambang batas parlemen hanya 9 (sembilan), maka pemodal cukup ambil 3-5 parpol yang perolehan kursinya signifikan. Setelah itu, digelontor sekitar 3-5 Triliun. Bagi pemodal, itu mah uang kecil. Tapi pemodal sudah bisa menentukan siapa menjadi presiden, menteri, panglima TNI, ketua KPK, Kapolri, gubenrur, bupat/walikota, dan berbagai jabatan publik lainnya, termasuk ketua MPR, DPR dan DPD.
Jadi pola slogannya: ”Jika parpol dikuasai, maka dia (pemodal) akan kuasai pula parlemen. Jika sudah kuasai parlemen, maka dia (pemodal) akan kuasai pasar-pasar dan sumber daya alam kita. Dan dia pula yang berkuasa mengusung dan menjadikan pimpinan kita,”tambah Bamsoet sambil menunjuk pengalaman pribadi selama terjun di dunia perpolitikan Indonesia.
Apa yang diungkap Bamsoet, sesungguhnya bukan rahasia. Sebab, bangsa dan rakyat Indonesia sudah merasakannya sejak lama. Yang menjadi persoalan dan sangat merisaukan itu, justru virus pemodal yang mampu melumpuhkan semua institusi penting itu, ternyata masuk pula ke ormas keagamaan lewat kooptasi politisi dan intelektual liberal kapitalis sekuler. Virus pemodal Inilah yang kini (diduga kuat) menyerang sendi-sendi penting kepemimpinan NU ashabul qoror dan khitthah mutaghoyirah. Lantas bagaimana rupa jalannya jika NU terkena pandemi pemodal bro? (bersambung).
*Choirul Anam, adalah Pendiri dan Penasehat PPKN (Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyah). Pembina GERAK (Gerakan Rakyat Anti Komunis) Jawa Timur.
