MOJOKERTO | duta.co – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada Kota Mojokerto, jalan Gajah Mada, Selasa (22/3/2022). Tjahjo Kumolo hadir di ‘kota onde-onde’ bersama Deputi Bidang Pelayanan Publik Prof. Dr. Diah Natalisa MBA.
Dalam sambutannya, Tjahjo Kumolo mengatakan, tujuan adanya Mall Pelayanan Publik ini bagian daripada penjabaran visi misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses perizinan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Di Kota Mojokerto bisa berkumpul 117 pelayanan, terus nanti dikembangkan, dan juga dalam upaya adanya mall yang terpadu ini bisa mengintegrasikan. Sehingga warga masyarakat kota Mojokerto begitu masuk di mall ini selesai semua. Mulai mengurus misal KTP, perpanjangan KTP, kartu keluarga mungkin hilang, akte kelahiran mungkin belum punya, sampai perpanjangan SKCK, membuat paspor, mau urusan pajak, kemudian BPJS dan semuanya satu atap ini yang diinginkan oleh Bapak Jokowi,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu reformasi birokrasi adalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan mengintegrasikan layanan publik menjadi satu atap. “Pemerintahan di seluruh dunia, di negara manapun, itu lehernya ada pada birokrasi. Sukses dan tidaknya seorang presiden, gubernur, bupati/walikota, sampai kepala desa/kepala kelurahan, termasuk TNI, Polri, sampai teman-teman dari dewan dan lembaga instansi terkait, kuncinya ada pada birokrasi,” jelasnya.
Terkait kota Mojokerto, ia mengatakan, kecepatan memberikan pelayanan jangan dilihat kecilnya wilayah Kota Mojokerto yang hanya terdiri dari tiga kecamatan dan 18 kelurahan dan jumlah penduduk yang mungkin tidak banyak tapi KemenPAN-RB mengapresiasi walikota yang mencoba untuk menjadikan Mojokerto yang kecil ini menjadi ikon kota budaya, syukur bisa menjadi kota industri atau kota transit.
“Kami mengapresiasi pada wali kota yang hari ini meresmikan pelayanan publik. Setidaknya janji ibu di Pilkada terwujud, yaitu melayani masyarakat dengan baik dan dukungan tokoh masyarakat juga diwujudkan dengan baik. Bagaimana kecepatan melayani masyarakat itu bisa terwujud. Yang harus bayar, bayarnya berapa. Yang gratis mana, disebutkan. Tidak ada (biaya) lain-lain, semua transparan dan terdata dengan baik. Pengurusan dokumen itungannya menit dan tidak berbelit-belit,” katanya.
Lebih jauh dikatakan, terobosan dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang tepat, cepat, dan murah. “Masyarakat yang semakin kreatif, semakin kritis inilah yang saya kira pemerintah daerah meniru perbankan. Bisa mengakses, membuka tabungan, dan mentransfer dengan mudah. Mengurus perizinan dan mengurus kebutuhan-kebutuhan semuanya cepat, tepat, dan murah. Menyatukan seluruh berbagai pelayanan di satu tempat, di satu atap,” harapnya.
Sedangkan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, mall pelayanan publik kota Mojokerto ini adalah bukti komitmen, wujud konkret, dan ikhtiar Pemkot Mojokerto atas permintaan dan tuntutan dari masyarakat yang menuntut adanya kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan serta keamanan dalam mengakses berbagai jenis pelayanan publik yang ada di Kota Mojokerto.
“Karena itu atas nama pemerintah kota Mojokerto saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran di bawah koordinasi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu yang telah bersinergi dan berkolaborasi sehingga hari ini kita bisa berada di sini dalam rangka Grand Lounching MPP Gajahmada Kota Mojokerto. semoga kolaborasi dan Sinergi ini bisa terus kita kuatkan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat Mojokerto dan sekitarnya,” ujarnya.
Disampaikan, pembangunan mall pelayanan publik ini juga menjadi wujud konkret Pemkot Mojokerto untuk merealisasikan berbagai regulasi yang telah diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik yang ada di daerah sesuai dengan Perpres Nomor 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik, Peraturan Menteri Pan RB nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik, juga keputusan Menteri PAN-RB nomor 11 tahun 2018 tentang penetapan lokasi penyelenggaraan mall pelayanan publik yang selanjutnya kami tindaklanjuti dengan peraturan Walikota Mojokerto nomor 70 tahun 2018 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik di Kota Mojokerto. “Kami memohon audiensi, pendampingan, dan supervisi dalam rangka mendukung mall pelayanan publik yang hari ini bisa kita saksikan bersama-sama,” imbuhnya.
Saat ini semuanya bisa melihat ada 170-an pelayanan yang diberikan oleh 20 instansi atau lembaga. “Semuanya sudah disatukan dalam satu antrian dalam satu aplikasi penyelenggaraannya. Kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 yang lalu kami telah melakukan soft launching MPP Gajah Mada ini yang menandakan bahwa sejak saat itu masyarakat sudah bisa memulai untuk mendapatkan pelayanan publik secara terintegrasi di mall ini,” terangnya.
Lebih jauh dikatakan, dari 20 instansi yang memberikan pelayanan tersebut semuanya sudah terintegrasi, mulai dari PT Pos Indonesia, pengajuan NPWP, BPKPD, PT Taspen, BTN, KPP Pratama, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Kementerian Agama kota Mojokerto, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika, PT BPR Syariah, Kepolisian Resort Mojokerto Kota, dan yang terakhir adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda.
Juga disampaikan, di gedung MPP ini memiliki 4 lantai. Di gedung lantai 4 merupakan hall yang dimiliki oleh pemerintah kota Mojokerto bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kegiatan pemerintahan namun juga disewakan untuk masyarakat setempat. “Pada saat pelaksanaan CPNS tahun 2019 dan 2020 beberapa pemerintah kabupaten daerah lain juga menggunakan lantai 4 ini sebagai pelaksanaan tes CPNS bersama,” imbuhnya.
MPP ini bisa diakses oleh masyarakat. Fokus terpenting adalah bagaimana mendorong para pelaku usaha kecil mikro menengah yang ada di Kota Mojokerto ini semuanya memiliki nomor induk berusaha. “Alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir telah memberikan nomor induk berusaha kepada UMKM mencapai 4.600 lebih.
Di dalam gedung PT Gajah Mada ini juga memiliki telecenter Palapa sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan pelatihan berbagai jenis teknologi informasi sehingga masyarakat bisa dengan mudah untuk bisa mengikuti perkembangan digitalisasi dalam hal berdagang, baik masuk di dalam marketplace atau menggunakan QR Code dalam proses pembayaran untuk transaksi produk produk barang dan jasa.
Kemudian di lantai 2 juga menyediakan gerai Dekranasda. di sisi utara dan selatan gedung serta di bagian depan dari pintu masuk adalah ruang pamer bagi produk-produk UMKM “Kami berharap mall pelayanan publik ini tidak hanya menjadi tempat untuk pelayanan publik berbagai jenis perizinan namun juga bisa menjadi ruang pamer bagi produk-produk UMKM unggulan Kota Mojokerto seperti halnya alas kaki, sepatu dan sandal yang sudah menjadi komoditas ekspor sejak tahun 1995 hingga saat ini,” jelasnya.
Perkembangan digitalisasi pelayanan publik ini, imbuhnya, juga dilakukan integrasi. Tidak hanya dengan memberikan pelayanan di MPP saja, masyarakat juga bisa mengakses antrian secara online. Sehingga tidak perlu lagi ada sentuhan kertas dengan masyarakat atau sentuhan mesin elektronik dengan masyarakat namun bisa diakses melalui gadget masing-masing.
“Kami upayakan dalam rangka membantu juga agar pandemi ini bisa segera berakhir karena tidak ada kontak fisik maupun kontak dengan perangkat yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum,” pungkasnya.
Hadir juga dalam giat tersebut Kepala Biro Organisasi Pemprov Jatim Dr Ramliyanto SP MP mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang berhalangan hadir. Selain Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, juga hadir jajaran Muspida Kota Mojokerto, Sekda Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo dan sejumlah penjabat setempat. (ywd)
