MADIUN | duta.co – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Cahyo Kumolo menegaskan percepat proses perizinan diyakini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu jawaban keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) baik di kota atau kabupaten hingga provinsi
Demikian disampaikannya dalam peresmian Grand Launching Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Madiun, Rabu (24/11/2021). “Saya minta kepada Pak Wagub (Emil L Dardak) mempercepat daerah memiliki MPP. Tidak harus gedung baru, gedung lama pun tidak masalah,” ujarnya.
Semua itu, tambahnya, untuk mempercepat kota atau kabupaten di Jatim punya MPP, untuk kecepatan. Sebab, sampai saat ini belum semua daerah di Jatim punya MPP memiliki berbagai kelebihan, tidak hanya diperlukan masyarakat saja. Tapi, juga bagi kalangan investor dianggap penting, selain faktor keamanan.
Menurutnya keberadaan MPP untuk menyederhanakan persyaratan prosedur dan sistem, meningkatkan komitmen kerjasama plus sinergi antar penyelenggara pelayanan hingga investasi ekonomi bisa maksimal. “Saya juga, apreasiasi langkah kepada Pemprov Jatim, mendekatkan pelayanan di Bakorwil,” tandasnya.
Mantan Mendagri ini juga sempat menyentil soal serapan anggaran tergolong minim seperti dicapai Pemprov Jatim masih 51%. Diminta dalam waktu tersisa, anggaran dapat diserap maksimal dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya atau jangan asal serap anggaran
“Saya ingatkan, tahun anggaran ini tinggal satu bulan. Saya juga ingatkan ancaman dari Bu Menkeu (Sri Mulyani) itu serius dan bisa dilakukan oleh Kemenkeu dan Bank Indonesia, untuk menarik anggaran. Terlebih, jika anggaran diparkir itu di suatu bank, saya minta hal itu agar tidak terjadi,” tandas Cahyo Kumolo.
Sebelumnya, Emil L Dardak melaporkan di Jatim saat ini sudah ada 9 MPP usai di launching, terakhir Kabupaten Madiun. Lalu, ada 7 MPP siap dilaunching yaitu Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Nganjuk, Tuban dan Pasuruan.
“Selanjutnya, menyusui berkomitmen mendirikan MPP 3 daerah yaitu Kota Malang, Kabupaten Bangkalan dan Lumajang. Kami di Pemprov Jatim sudah memulai, agar perijinan di Provinsi bisa dilayani di Bakorwil,” jelasnya.
Sedangkan, Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputra mengatakan keberadaan MPP dirasakan positif, bukan karena letak berada ditengah-tengah. Tapi, dalam satu gedung sejumlah layanan pokok bisa diselesaikan dalam satu gedung berkonsep seperti mall.
“Baik masyarakat dan pengusaha pun menyambut baik dengan keberadaan MPP dinilai punya banyak manfaat. MPP sebagian besar pelayanan perijinan bisa dilayani secara cepat, tidak memerlukan waktu lama seperti sebelumnya,” ujarnya. (ags)
