JAKARTA | duta.co — ABDULLAH RASYID Direktur Sabang Merauke Institute; Departemen Dalam Negeri DPP Partai Demokrat, berusaha menggugah ormas Islam NU dan Muhammadiyah atas penindasan muslim Uighur.
“Dan mari kita imbau agar pimpinan ormas Islam, terutama Muhammadiyah dan NU untuk menyampaikan kepada pemerintah kecaman, karena tidak bereaksi apapun atas tragedi kemanusiaan ini. Seolah Indonesia di bawah rezim hari ini tidak memiliki martabat kedaulatan atas Tiongkok,” demikian Abdullah Rasyid sebagaimana dikutip rmol.co, Kamis (20/12/2018).
Berikut catatan Rasyid bertajuk ‘Muslim Uighur Disiksa, Aku Diam Saja’
UIHGUR adalah minoritas etnik Turki yang hidup di Xinjiang bagian Utara Tiongkok dan beragama Islam yang dulunya adalah sebuah negara berdaulat Republik Turkistan Timur sampai menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok tahun 1949.
Hari ini mereka menderita tekanan fisik dan mental, pemerintah Tiongkok telah mengasingkan 1 juta lebih bangsa Uyghur ke camp-campre-edukasi, mereka dipaksa untuk mencela agama Islam, mereka tidak boleh menggunakan pakaian, bahasa, dan budaya mereka.
Mereka dilarang menggunakan kata-kata Islami. Mereka disiksa, fisiknya dengan giginya ditarik, kukunya dicopot, diinterogasi pakai ular dan kursi harimau, dan tanpa alasan yang jelas, mereka ditangkap, dibunuh, sampai mayatnya dibakar, sehingga keluarga tidak mengenali ayah, ibu dan anaknya lagi.
Jenazahnya tak diperbolehkan untuk diambil, dan banyak lagi penyiksaan-penyiksaan lainnya yang mereka rasakan.
Anak-anak diajarkan bahasa Tiongkok, sekolah-sekolah dijadikan camp dan wanita-wanita dipaksa untuk menikahi warga Tiongkok Han. Ini adalah upaya Tiongkok untuk menghapus generasi dari muslim Uighur.
Gay McDougall, anggota Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, mengatakan, Tiongkok menahan satu juta orang Muslim Uighur di “pusat kontra-ekstremisme”. (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45154379)
Beijing telah “mengubah wilayah otonomi muslim Uighur di provinsi Xinjiang, menjadi sesuatu yang menyerupai kamp interniran besar-besaran”.
PBB sebenarnya sudah melayangkan protes kepada Tiongkok, Kamis (30/8) lalu, agar segera mengakhiri penahanan tanpa dakwaan hukum, pengadilan dan vonis. Memberikan data jumlah orang yang ditahan dan alasan penahanannya.
Sementara World Uyghur Congress dalam laporannya menyatakan, para tahanan dibui tanpa dakwaan serta dipaksa meneriakkan slogan “Hidup Partai Komunis”. Dan di wilayah Ningxia barat laut, ratusan muslim bentrok dengan aparat karena berusaha mencegah pengrusakan masjid.
Kenapa Indonesia tidak memberi respon, layaknya iklan sebuah produk mobil “suaranya nyaris tak terdengar”. Apakah investasi Tiongkok 2,7 miliar dolar AS (2017) dan 1,8 miliar dolar AS (2018) mungkin menjadi masker penghalang?
Lalu bagaimana umat muslim membantu Muslim Uighur? Mari kita bersama-sama sampaikan pesan ke Kedutaan Tiongkok di Jakarta.
Dan mari kita imbau agar pimpinan ormas Islam, terutama Muhammadiyah dan NU untuk menyampaikan kepada pemerintah kecaman, karena tidak bereaksi apapun atas tragedi kemanusiaan ini. Seolah Indonesia di bawah rezim hari ini tidak memiliki martabat kedaulatan atas Tiongkok.
Kalau kita diam saja, ini nasehat dari Yang Mulia Buya Hamka :” Jika Agamamu, Nabimu, Kitabmu dihina dan kau diam saja, sebaiknya ganti saja bajumu dengan kain kafan.”(*)
