SURABAYA I duta.co – Mendekati Muktamar PBNU yang berlangsung di Lampung 23-25 Desember mendatang, sejumlah manuver dinilai telah memperkeruh suasana.
Ketua Presidium Barisan Nahdliyin Nusantara (BNNU) Sudarsono menduga Sekretaris PWNU Jatim Prof. Akhmad Muzakki offside atau melampaui kewenangan
Sudarsono menunjukkan edaran chat whats app (WA) yang diduga disebarkan oleh Prof. Muzaki kepada ketua PC NU di tingkat kabupaten/kota se-Jawa Timur. Isi WA tersebut berisi :
*Fasilitasi Muktamar & Surat Usulan*
Rapat Gabungan PBNU dan Konbes NU tanggal 7 Desember telah menetapkan tanggal pelaksanaan muktamar ke-34 NU pada 23-25 Desember 2021.
Sehubungan dengan itu, PWNU Jawa Timur akan melakukan fasilitasi bagi peserta resmi muktamar dari PCNU se-Jawa Timur, mulai dari transportasi, konsumsi dan akomodasi.
Untuk kepentingan itu, PCNU yang belum menyerahkan agar segera mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan untuk suksesnya muktamar yang terdiri dari *usulan nama-nama Ahwa dan calon rais aam dan ketua umum*. Deadline Sabtu, 11 Desember 2021 jam 23:59.
PCNU yang tidak menyerahkan surat usulan Ahwa dan calon rais aam dan ketua umum hingga tenggat waktu di atas dianggap tidak berkenan untuk berada dalam koordinasi dan fasilitasi PWNU Jawa Timur.
Sekian,
Akh. Muzakki
_Sekretaris PWNU_
Dengan adanya edaran itu Darsono mengambil sikap dan sangat menyesalkan. “Situasi sudah kondusif dan bagus tapi muncul persoalan baru dari Jatim,” ujarnya, Rabu (9/12) malam.
Dengan edaran itu dia memerinci ada empat keinginan Muzaki yang belum tentu mewakili institusi PWNU Jatim secara resmi ataupun kelembagaan.
“Dimana sekretaris PWNU mengirim WA ke ketua PCNU se-Jatim yang isinya, satu bahwa PWNU akan memfasilitasi utusan PCNU se-Jatim dengan setorkan nama putusan. Yang kedua PCNU diminta setor calon Rais Am. Yang ketiga PCNU diminta setorkan nama calon ketua Tanfidziah. Yang keempat nama Ahwa,” beber dia.
Dengan munculnya edaran ini,kata mantan Ketua IPNU Jatim ini, sama dengan mendekti cabang ke satu kandidat. “Yang saya kira bukan rahasia umum kandidatnya. Ini fenomena tak bagus, yang tak boleh dilakukan pimpinan NU tingkat regional dan sekretaris PWNU,” tegasnya.
Dia menjelaskan munculnya ini membuat PCNU resah. “Ini yang kami sikapi dan protes. Seharusnya berikan keleluasaan ke cabang karena kami yakini cabang sudah mampu dan arif siapa yang akan pimpin mereka,” lanjut dia.
“Apalagi ada sinyalemen kata memfasilitasi dalam tanda kutip ini peredaran uang. Ada yang dikatakan mau DP 100 juta, setelah menang 150 juta,” imbuhnya lagi.
Darsono menambahkan hal tersebut tak layak dilakukan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. “Organ kumpulnya para kiai. Hentikan cara itu agar NU bermartabat dan pengayom umat,” pungkasnya.
Terpisah, awak media mencoba melakukan konfirmasi ke Prof. Muzaki. Namun, telpon serta pesan singkat lewat Whats App belum direspon hingga berita ini selesai ditulis. (zi)
