SURABAYA | duta.co – Hersubeno Arief, wartawan senior yang kita kenal sebagai pengamat politik dan konsultan media itu, kaget membaca hasil survei Litbang Kompas perihal pengaruh Jokowi dalam Pilpres 2024 di Media Kompas. Meski judulnya datar-datar saja, tetapi, pesannya sangat jelas, bahwa, rakyat sudah tidak percaya dengan (pilihan) Jokowi.
Hersu, panggilan akrabnya, mengaku tergelitik untuk mencermati hasil survey Kompas yang terilis Senin (14/11/22) itu. “Pertama, ini mempertaruhkan nama besar Kompas, sebagai grup media besar di Indonesia. Kedua, selama ini Kompas kita kenal sebagai media pendukung pemerintah,” tegasnya.
Judul artikelnya (memang) datar saja: Survei Litbang “Kompas”: 15,1 Persen Warga Pilih Capres yang Didukung Jokowi. Berita itu terunggah Senin (14/11/2022) pukul 09:03 WIB. Sebelumnya, Kompas juga mengunggah berita yang sama dengan tajuk: Survei Litbang “Kompas”: 77,8 Persen Responden Khawatir Tenggang Rasa Memudar pada Pemilu 2024, Senin (14/11/2022), pukul 08:35 WIB.
Jadi Beban
Ada 4 catatan Hersu terkait hasil survei ini. Pertama, Kompas adalah media pendukung pemerintah, tak mungkin mempublikasikan hasil survei yang sudah difabrikasi. Kedua, angka 15,1 persen adalah angka yang sangat rendah dan menujukkan rakyat tak percvaya lagi dengan pilihan Jokowi.
Ketiga, ini kabar buruk bagi Capres yang, berlomba-lomba minta dukungan kepada Jokowi. Keempat publik akan memilih calon presiden yang tak terafiliasi dengan Jokowi. Ini menguntungkan Capres opisisi. “Nah sekarang mari kita berhitung, mau ikut Pak Jokowi atau bersikap frontal dengan Pak Jokowi, karena data-datanya cukup jelas,” ajak Hersu.
Tak kalah menarik, Hersu memberikan catatan khusus untuk Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo harus mengubah narasinya — dari memuja-muji Jokowi dengan menjaga jarak dengan Jokowi. Kalau tidak mungkin jaga jarak, karena masih menjadi menterinya sampai akhir jabatan, yaaaa.., sebaiknya diam saja.
“Tidak perlu puja-puji kepada Jokowi. Fokus saja pencintraan diri. Baliho-baliho yang model begini ini (mendukung dan memuji Jokowi) sudah mulai harus diturunkan, mumpung masih jauh, Pilpres masih 2 tahun lagi,” katanya sambil menegaskan bahwa Presiden Jokowi sudah bukan lagi equlitas (aset) politik, tetapi, leabilitas (beban) politik yang merugikan. (mky)
