“… meragukan ke-NU-an Mahfud MD yang dijadikan alasan PKB dan PBNU untuk tidak mencalonkannya sebagai cawapres, memunculnya kekhawatiran di kalangan Nahdliyyin jika suatu saat hal yang sama menimpa mereka.”
Oleh: Achmad Murtafi Haris*
JOKOWI akhirnya menentukan pilihan cawapres pendampingnya, KH Ma’ruf Amin. Ketika sang capres itu menyebut nama pendampingnya dan mengawalinya dengan gelar Profersor-Doktor, dari khalayak media dan publik pemirsa televisi sempat terdengar luapan gembira.
Mereka mengira yang terucap bakal nama Mahfud MD, namun ternyata tidak demikian. Setelah kedua gelar itu (profesor) kemudian terucap gelar lain Kyai Haji yang kemudian diteruskan dengan Ma’ruf Amin.
Mereka yang hadir pada jumpa pers itupun terkaget dan tidak memunculkan wajah gembira kecuali para petinggi partai, apalagi Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang nampak begitu sumringah.
Nama yang muncul sungguh di luar dugaan. Meski nama tersebut termasuk dalam bursa cawapres Jokowi namun rating tertinggi adalah Mahfudz MD dan perkiraan publik pun mengarah ke situ. Maklum, yang bersangkutan baik secara integritas, kapasitas dan akseptabilitas selama ini tertinggi.
Menanggapi hal tersebut Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, yang diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi mengatakan bahwa sebenarnya medialah yang mengarahkan opini publik ke Mahfud MD, sementara pimpinan partai, menurutnya, tidak ada satu pun yang secara eksplisit menyebut sang mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu sebagai cawapres yang diusung oleh salah satu partai.
Dari sini nampak jelas adanya ketidaksesuaian antara pilihan partai dan ekspektasi publik terkait calon pemimpin yang diusung. Menjadi pertanyaan kemudian sejauh mana partai bisa mengabaikan aspirasi publik dan mengedepankan pertimbangan politis partai.
Mengingat bahwa dalam demokrasi, aspirasi publik adalah salah satu pilar utama dan tanpanya, demokrasi akan direduksi oleh kepentingan kelompok tertentu sehingga bukan lagi suara rakyat yang menentukan tapi kepentingan kelompok elit politiklah yang menentukan.
Bagi masyarakat, prototipe pemimpin cukup dinilai dari aspek integritas dan kapasitas, namun partai memiliki pertimbangan lain yang tidak berhenti di kedua syarat itu. Mereka mempunyai pertimbangan politis lain yang bersifat kepentingan strategis jangka panjang yang seringkali di luar nalar publik yang hanya fokus pada perhelatan depan mata.
Dari sinilah kemudian pilihan partai menjadi tidak linear dengan aspirasi masyarakat yang diketahui lewat jajak pendapat dan media lainnya. Baik Ma’ruf Amin maupun Sandiaga Uno yang diusung oleh kubu pengusung capres Prabowo Subianto, keduanya berseberangan dengan ekspektasi publik.
Tanggapan miring di media sosial lebih banyak diarahkan kepada Ma’ruf Amin dibandingkan Sandiaga Uno, di mana publik lebih bisa memakluminya karena kemampuan finansialnya. Ma’ruf Amin mendapat tanggapan miring dari dalam lingkungan Nahdlatul Ulama dan dari luar. Mereka yang dari dalam NU mengatakan, bahwa pilihan ini sarat dengan kepentingan elit PKB dalam mempertahankan hegemoni partai dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih besar.
Naiknya Mahfud MD dikhawatirkan akan memberikan angin untuk di kemudian hari berkuasa di PKB bersama Yenny Wahid dan secara pelan tapi pasti menggusur Muhaimin dan kubunya. Dengan demikian pemilihan Ma’ruf Amin sarat dengan kepentingan lokal.
Jangan Sok Ngaku NU
Sementara tanggapan miring yang muncul dari luar terutama dari kalangan sebelah, pengusung Prabowo-Sandiaga, menganggap Ma’ruf Amin adalah korban dari kepentingan Jokowi. Dia akan menjadi pendulang suara Jokowi tanpa mampu berperan banyak di pemerintahan.
Yang lain mengatakan bahwa beliau sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia yang nota bene ulama tertinggi di sebuah negara tidak seharusnya terjun di kancah politik. Sang Rois ‘Am PBNU itu adalah brahmana tertinggi yang tidak seharusnya terjun di kancah politik.
Meski alasan-alasan itu semua mudah dipatahkan dan cenderung tendensius, tapi setidaknya hal itu menunjukkan sisi kontroversial dari keputusan tersebut.
Adanya rumor yang meragukan ke-NU-an Mahfud MD yang dijadikan alasan PKB dan PBNU untuk tidak mencalonkannya sebagai cawapres, telah memunculnya kekhawatiran di kalangan Nahdliyyin jika suatu saat hal yang sama menimpa mereka.
Dalam sebuah status facebook yang ditulis oleh seorang konsultan United Nation Development Program (UNDP) yang kebetulan lahir dan besar di kalangan Nahdliyyin, berkata: “Selevel Prof. Mahfud MD saja tidak diakui NU. Jadi, sampeyan-sampeyan ini jangan sok ngaku NU, Oke?!”.
Kalau Nanti Ternyata Kalah?
Meski Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU, telah mengklarifikasi dengan pernyataan yang kurang lebih mengatakan bahwa Mahfud MD adalah seorang NU meski dia bukan kader NU karena sewaktu muda belum pernah ikut organisasi IPNU atau PMII, namun hal ini tak urung telah memunculkan pandangan dikotomis antara kader NU dan warga NU dalam meraih posisi politik. Ini tentu merugikan NU sendiri di mana warga Nahdliyyin yang potensial bukannya dirangkul tapi dinafikan.
Kepentingan politik partai ternyata begitu kuat dan mengalahkan aspirasi publik. Jalan miring yang diambil untuk memadukan antara aspirasi publik dan kepentingan politik nampak lebih serong ke yang kedua. Bisa jadi ia berarti kemandirian dari pengaruh media yang mendominasi dan menyetir aspirasi publik yang berarti distrust terhadap institusi media dan hasil survei ilmiah. Bisa jadi ia dalam menentukan pilihan sulit lebih mengandalkan pada sumber intuitif yang melampaui kerja rasional empiris.
Hal ini sangat mungkin sebab sebagai kekuatan politik yang berbasis agama, kekuatan intuisi adalah eksis. Albert Einstein memuji kehebatan intuisi dan bahwa temuan yang besar terlahir dari intuisi yang melompat dan bukan dari prosedur ilmiah biasa. Tinggal dilihat apakah intuisi ini benar-benar berbuah kemenangan atau tidak. Lah kalau nanti ternyata kalah, yo wis badhoken dewe!
*Achmad Murtafi Haris adalah Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya.
