SURABAYA | duta.co – Harian Umum Duta Masyarakat, sampai Sabtu (16/11/2019) dipastikan belum bisa terbit. Ini lantaran seluruh piranti (komputer) Duta hancur berantakan gegara eksekusi Graha ASTRANAWA yang kelewat kasar. Persis obrakan kaki lima.
“Jumlah polisi yang begitu banyak, bukan malah tenang, makin tegang. Barang semakin berantakan. Ada polisi yang sibuk teriak-teriak dengan mic. Padahal, jelas bukan tugas dia. Polisi itu mengayomi dan melindungi semua masyarakat. Saya tegur: Anda ini polisi apa Satgas partai? Baru sadar, minta ampun: Saya salah, saya salah,” tegas Trijono Hardjono alias Jojon salah satu kuasa Drs Choirul Anam (Cak Anam) kepada duta.co, Kamis (14/11/2019).
Ketua PWI Jawa Timur, Ainur Rochim setelah membaca berita, menyaksikan gambar dan video yang beredar, juga mengaku miris. Terlebih di dalamnya ada institusi media, Duta Masyarakat.
“Saya berharap kawan-kawan Duta sabar. Ini bukan hanya masalah Anda saja, tetapi sudah menjadi masalah kita, insan pers. Dari sini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman wartawan, jangan hanya bisa menulis. Wartawan juga harus bisa bergerak menegakkan kebenaran,” tegas Ainur Rochim didampingi para Pemred saat menerima sejumlah pimpinan HU Duta Masyarakat, Kamis (14/12) di Kantor PWI Jatim.
Langkah pertama PWI, tegas Ainur Rochim, adalah membantu Koran Duta Masyarakat agar bisa segera terbit. Begitu juga versi online-nya, duta.co. Karena itu, sambil menunggu perbaikan, PWI menyiapkan beberapa unit meja dan piranti lunak (internet) bagi para redaktur Duta Masyarakat.
“Ada beberapa meja-kursi yang bisa dimanfaatkan. Tentu, kami tidak bisa menampung seluruhnya, tetapi, kerja utama redaksi bisa diselesaikan di sini,” tegasnya.
Langkah kedua, PWI akan melaporkan semua ini kepada Kapolda Jatim. Ini penting, karena ia tidak ingin hubungan baik polisi dengan wartawan, terimbas. “Kita tidak boleh diam. Kalau sampai kita diam, kejadian serupa bisa menimpa media lain,” ujarnya.
Langkah ketiga, PWI juga mendorong terbentuknya tim independen. Karena informasi dan data-data yang muncul di media menunjukkan kejanggalan yang luar biasa dalam proses hukum ini. Media bisa mengerahkan wartawan masing-masing untuk memperoleh informasi yang akurat, ini demi tegaknya supremasi hukum.
“Tentu liputan yang independen, proporsional, berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik, UU Pers dan ketentuan lain,” urainya.
Terima Kasih PWI
Sementara Mokhammad Kaiyis, Pemred Duta Masyarakat menyambut baik dukungan dan perlindungan PWI Jatim ini. Menurut mantan wartawan Majalah EDITOR Jakarta ini, ia bisa memahami keresahan insan pers. Di mana keberadaan media, sudah tidak dianggap lagi.
“Sebelum berlangsung eksekusi yang kasar ini, saya bersama para redaktur sudah menyampaikan, tolong di dalam itu ada kantor Duta Masyarakat. Tidak ada jawaban. Padahal, kita bukan orang lain, saling kenal. Pun ketika saya diborgol, lalu dilepas, 4 kali saya pamit untuk melihat kondisi kantor, tetap tidak boleh. Ini luar biasa. Hasilnya? Berantakan semua,” jelas Kaiyis. (zal)
