KEDIRI | duta.co – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melantik 34 pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri. Pihaknya meminta agar pejabat tersebut harus lebih responsif.
Orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu menilai, respon cepat ASN sangat dibutuhkan dalam menanggapi isu-isu yang berkembang di masyarakat maupun di pemerintah daerah.
Menurutnya pejabat juga dituntut untuk lebih peka menanggapi aduan dan persoalan-persoalan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Harus peka dan responsif terhadap isu yang berkembang, cepat dikaji, dianalisis dan dicarikan solusi, dan cepat dieksekusi,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu, Rabu (17/5/2023).
Bupati muda itu juga berharap seluruh jajarannya ini terus meningkatkan kompetensinya. Pasalnya kompetensi ini akan berdampak langsung pada kompensasi yang diberikan sesuai dengan penerapan Panjalu Jayati Coorporate University (Panji Corp U).
Adapun Panji Corp U ini memiliki empat instrumen yang dapat berpengaruh terhadap kompensasi yang didapatkan oleh ASN di Pemkab Kediri yakni kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.
“Kompetensi juga harus diupgrade. Terus belajar, tingkatkan kemampuan panjenengan semua, banyak belajar dan berlatih. ASN harus melahirkan ide-ide brilliant, yang inovatif, dan buat program yang tepat sasaran,” tutur bupati muda berkacamata tersebut.
Sementara Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kediri, Heru Santoso mengatakan pelantikan ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan OPD yang belum lengkap, juga untuk mencapai tujuan visi misi Mas Dhito.
Senada dengan Mas Dhito, Heru juga menginginkan pejabat dilingkup Pemkab Kediri harus mengembangkan kompetensinya yang ujungnya guna meningkatkan pelayanan.
“Di tingkat kabupaten, (Panji Corp U) diselenggarakan lebih makro sehingga kita bisa menyelenggarakan untuk semua SKPD,” bebernya.
Untuk diketahui dalam pelantikan yang dilakukan di Ruang Joyoboyo, Kantor Pemkab Kediri itu, Mas Dhito melantik empat orang pejabat pimpinan tinggi pratama, 12 orang pejabat administrator dan 18 orang pejabat pengawas. (bud)
