BONDOWOSO | duta.co -Molornya Honor PPK dan PPS selama dua bulan, dikarenakan SPJ yang menghambat, laporan terhitung dari bulan Mei dan Juni belum di setor ke KPUD Bondowoso, hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab utama tidak realisasi.
“Untuk mempercepat realisasinya, berbagai cara yang sudah kita lakukan salah satunya memberikan pelatihan kepada sekretariatan PKK dan PPS. Terkait dengan SPJ. Keterlambatannya itu salah satunya SPJ,” kata Ketua KPU Bondowoso, Junaidi.
Menurut Junaedi, bagi PPK yang sudah menyelesaikan SPJ-nya. Maka akan segera dicairkan honornya. Tidak akan menunggu semua Kecamatan selesai.
“Jadi di sini tidak tanggung renteng. Kalau dulu masih tanggung renteng. Jadi kalau masih ada satu atau dua kecamatan belum selesai semua, tidak bisa dicairkan. Sekarang tidak,” ujarnya
Selain itu, sudah ada beberapa kecamatan yang sudah selesai. Pertama Kecamatan Taman Krocok, Kecamatan Klabang dan Kecamatan Tamanan.
“Maka saya harapkan, teman-teman segera selesai, SPJ-nya. SPJ itu ada dua, di PPK ada, di PPS juga ada,” terangnya, Senin (9/9) kemarin
Junaidi juga mengakui bahwa pihaknya bersama Komisioner yang lain sudah jemput bola. Yakni dengan mendatangi, kesekretariatan PPK dan PPS di masing-masing kecamatan.
“Yang terjadi hanya janji. Janji bang minggu depan. Setelah saya pantau kembali, itu belum selesai,” akunya.
Di bawah kata dia, kebanyakan penyelesaian SPJ itu dipasrahkan ke satu orang, yang betul-betul mengerti. Padahal upahnya sudah selesai, namun tidak dikerjakan oleh yang bersangkutan.
“Dan target kita sebenarnya bulan Agustus. Jadi Agustus harusnya sudah selesai. Kita turun ke lapangan, sudah membuat tim untuk kroscek ke lapangan. Tapi target itu tidak dipenuhi,” jelasnya.
Dijelaskan Junaidi, bahwa salah satu faktor tidak diselesaikannya SPJ itu, karena malas. Padahal sudah didatangi ke setiap PPK.
Junaidi menargetkan, agar PPK dan PPS yang belum menyelesaikan SPJ, segera diselesaikan bulan September ini. “Kalaupun perlu saya harus mendatangi mereka,” tegasnya. (yon)
