GRESIK | duta.co – Komisi D DPRD Gresik memikirkan solusi bagi masyarakat miskin di Gresik yang belum tercover dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah pusat maupun Kartu Gresik Sehat (KGS). Padahal, surat pernyataan miskim (SPM) sudah tak berlaku lagi.
Sehingga, nasib warga miskin (Gakin) semakin terpuruk karena mereka tidak menjadi kepesertaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan.
“Kita perlu komunikasi dengan dinas kesehatan (Dinkes), RSUD Ibnu Sina dan Bappeda agar warga miskin bisa berobat gratis. .Sebab, banyak masyarakat yang belum tercover KIS maupun KGS. Sedangkan SPM sudah tak berlaku,” ujar Ketua Komisi D, Muntarifi usai sidak dan rapat kerja dengan Dinas Sosial (Dinsos), kemarin.
Menurut politisi PPP ini, pihaknya meminta SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait membuat kebijakan content lokal.
“Sebab, ada beberapa item yang bisa dijadikan pedoman bagi warga yang dikategorikan miskin. Dinas Sosial (Dinsos) yang mengetahui itu. Makanya, kita akan sharing lagi. Kalau menunggu menunggu tercover waktunya terlalu lama. Paahal, orang sakit tak bisa ditunda,” tandasnya.
Rombongan Komisi D juga melakukn sidak dan rapat kerja dengan Dinas Perpustaan dan Kearsiapan Daerah. Karena masih dinas baru, maka Komisi D sepakat dengan program pemisahan antara perpustakaan dan arsip.
Tak hanya disitu, rombongan Komisi D juga sidak ke Dinas Kebidayaan Pemuda ddan Olahraga (Disbudpora) Gresik untuk menanyakan program kerja SKPD baru tersebut. “Kita ingin mengetahui program kerja untuk peningkatan olahraga di Gresik,” ujar anggota Komisi D, Tri Purwito.
Seelah mendapatkan penjelasan program di Disbudpora Gresik, Komisi D menyarankan agar Disbudpora tidak boleh memberlakukan pemerataan kepada seluruh cabang olahraga (canor). Melainkan, membuat prioritas untuk cabor yang berprestasi.
“Juga, menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan yang memiliki sarana olahraga maupun gedung diklat,” pungkasnya. pii
