APBD : Rencana Kerja dan Anggaran Kominfo Pemerintah Kabupaten Kediri (istimewa / duta.co)

KEDIRI | duta.co – Mengacu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dibuat Kantor Kominfo Kabupaten Kediri yang disampaikan kepada DPRD dan telah diterima Fraksi Partai Nasdem. Muncul beragam pertanyaan, dimana dua diantaranya apakah keterkaitan gelaran Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kediri, dijadwalkan pada 23 September tahun depan. Ataukah nungkin, membuktikan pemerintahan di bawah kepimpinan dr. Hj. Haryanti Sutrisno Sutrisno setelah dua periode menjabat, akan berakhir tidak ingin mendapatkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Beberapa keluhan media ini kemudian terdengar wakil rakyat melalui Fraksi Partai NasDem yang kini tengah fokus mencari dukungan kepada fraksi lain untuk mengajukan Hak Interpelasi kepada Bupati Kediri. “Kami hanya memiliki 6 suara berdasarkan koalisi Fraksi Partai Nasdem, terdiri NasDem dan PKS,” ungkap Ketua Fraksi NasDem, Lutfi Mahmudiono saat beberapa waktu lalu, diskusi dengan sejumlah wartawan di ruang fraksi DPRD.

Namun, sesuai 11 permintaan laporan yang diajukan juru bicara Fraksi Partai NasDem, Antox Prapungka Jaya meminta penjelasan secara detail dan rinci, salah satunya telah mengantongi RKA yang dikeluarkan Kantor Kominfo. “Ini saya sudah punya RKA Tahun Anggaran 2019 dan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020. Tinggal nunggu RKA Tahun Anggaran 2018 seperti yang saya sampaikan saat Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi,” jelas Antox Prapungka Jaya.

Menurut Antox NasDem, yang diharapkan adalah keterbukaan informasi publik dan kepala organisasi perangkat daerah yang menggunakan anggaran harus mampu mempertanggungjawabkannya. “Jangan cuma merumuskan namun tekhnisnya mereka tebang pilih, malah saya mendapat kabar dana dicairkan dengan sistem transfer ke rekening sejumlah media, namun kemudian ada oknum yang minta cash back,” tegasnya.

Berdasarkan data RKA tahun 2019, tertera besaran angaran untuk Kantor Kominfo sebesar Rp. 15,153 milyar, adapun untuk media massa tertulis dalam laporan sebanyak 730 peliputan yang terbagi untuk 42 perusahaan media cetak dan 37 perusahaan media online, dengan anggaran mencapai Rp. 946 juta. “Informasi yang kami dapat, untuk media sendiri disiapkan dana 4 milyar lebih,” terangnya.

Akhirnya, untuk anggaran Tahun 2020, atas persetujuan DPRD, pada Kantor Kominfo diberikan anggaran Rp. 6,578 milyar. “Terkait dengan ini kita akan mengusulkan dilakukan audit investigasi Anggaran di Kominfo untuk tahun anggaran 2018,” terang Antox NasDem.

Bila kemudian dibuktikan dilakukan investigasi atas penyerapan anggaran selama di bawah kepimpinan plt. Kepala Kominfo, Krisna Setiawan. Dimana diketahui bersama, dia merupakan mantan ajudan Ir. H. Sutrisno saat menjabat Bupati Kediri. Tentunya hawa panas akan terjadi di dalam pemerintah kabupaten, karena tidak tertutup kemungkinan akan berkembang ke SKPD lainnya.

“Kami memang terima uang iklan kerjasama secara transfer, namun kemudian harus menggembalikan atau cach back hingga 50%. Namun karena media kami kritis, kemudian pada tahun ini dihentikan dan ini juga berlaku kepada media lainnya yang menyoroti kinerja pemerintahan,” ucap Aji, salah satu wartawan senior di Kediri dihadapan anggota Fraksi Partai NasDem. (nng)

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry