Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa jadi narasumber Seminar Global Economy Update, dihelat di Surabaya pada Rabu (22/2/2023). (dok/duta.co)

SURABAYA | duta.co – Banyak prediksi pengemat ekonomi dari aumsi data mikro makro dunia, krisis ekonomi global mengancam pada tahun 2023 ini. Perang Ukraina- Rusia menjadi pemicu resesi global sementara Covid-19 sudah makin terkendali di dunia termasuk Indonesia.

Bagaimana dengan  Indonesia? Akankah krisis bakal melanda Indonesia pada tahun 2023?. Atau justru Indonesia bakal lepas dari krisis dan melaju kencang dengan konnsumsi dalam negeri yang besar dan  stabilitas perbankan dan ekonomi dalam negeri yang terjaga maksimal.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Indonesia wajib optimistis di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Sebab menurutnya, kita bisa sama-sama melihat bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sangat baik. Dimana sepanjang tahun 2022, ekonomi nasional tumbuh 5,31%. Dan, industri jasa keuangan menjadi salah satu penyumbang terbesar untuk meredam tekanan tersebut.

“Industri jasa keuangan mampu menunjukkan kinerja positif dan berkontribusi besar, dimana perbankan memiliki permodalan kuat dan likuiditas yang ample di tengah tekanan eksternal tersebut. Nilai tukar juga menunjukkan perbaikan, situasi ini membuat perbankan kita masih dalam kondisi yang sangat memadai untuk melakukan ekspansi kredit sembari serta menjaga permodalan dari ketidakpastian global,” ujarnya di Seminar Global Economy Update, dihelat di Surabaya pada Rabu (22/2/2023).

Adapun, penyaluran kredit tumbuh sebesar 10,53% (YoY) pada bulan Januari 2023. Sementara DPK tumbuh sekitar 8,03% (YoY) pada periode yang sama. Level permodalan bank secara nasional juga sangat tebal, dan berada di angka 25,68% per Desember 2022. Kemudian, Alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) dan per Desember 2022 masing-masing sebesar 137,67% dan 31,20%.

Purbaya juga menjelaskan mengenai perubahan yang cukup signifikan bagi LPS pada UU PPSK, yaitu adanya amanat baru untuk menjalankan program penjaminan polis (PPP). Nantinya, penyelenggaraan ini bertujuan untuk melindungi pemegang polis yang ada di Indonesia.

“Peserta akan memiliki kewajiban untuk membayar iuran awal dan iuran berkala seperti yang telah dilakukan pada industri perbankan. Besaran premi akan diatur dalam PP yang nantinya akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR,” jelasnya.

Anggota Komisi XI Indah Kurnia yang turut hadir di acara tersebut juga menyampaikan mengenai dukungan dari para Anggota Komisi XI DPR RI untuk terus mendukung pemulihan ekonomi nasional, selain juga ia kembali menekankan mengenai peningkatan literasi keuangan di masyarakat.

“Kami dari DPR akan terus mendukung pemulihan ekonomi nasional, salah satu pilar KSSK yang sangat penting adalah LPS, yang di masa pandemi kemarin DPR rapat marathon dengan KSSK, dan fokus kami pertama-tama yang harus kami selamatkan adalah masyarakat yang paling terdampak. Kemudian, literasi keuangan masyarakat juga harus kita tingkatkan, sebab melindungi masyarakat dari berbagai tawaran investasi fiktif adalah tugas besar kita bersama,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang juga hadir, menyampaikan paparan bagaimana Provinsi Jawa Timur yang dengan cepat melakukan pemulihan ekonomi dari yang awalnya terkontraksi namun akhirnya mampu menunjukkan peningkatan, serta menjadi penyumbang seperenam dari PDB nasional

“Dari terkontraksi di angka minus 2,33 persen pada tahun 2020, sekarang mampu tumbuh sebesar 5,34 persen pada tahun 2022 dan tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,21 persen,” ujarnya.

Seminar Global Economy Update, dihadiri oleh para pemangku kebijakan, kalangan perbankan nasional, asosiasi perbankan, akademisi dari Universitas Airlangga dan beberapa Universitas lainnya di Jawa Timur, serta masyarakat umum dari berbagai kalangan. Imm

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry