SIDOARJO | duta.co – Kabar baik! Ratusan Ketua RT dan RW dari 3 Desa (Sidorejo, Barengkrajan dan Watugolong) Kecamatan Krian, Jumat (30/9/22) malam ‘tumplek blek’ jadi satu di pendopo kecamatan.
Mereka mengikuti sosialisasi pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022. Ini demi Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo.
Regsosek ini ‘dikomandani’ Badan Pusat Statistik (BPS). “Kami sangat mendukung pemutakhiran data demi program perlindungan sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, harapan kami, bantuan sosial lebih tepat sasaran,” demikian Kepala Desa Sidorejo, Hery Sucipto Achmadi, ST kepada duta.co di pendopo Kecamatan.
Regsosek adalah langkah pendataan seluruh penduduk, mencakup profil dan kondisi sosial ekonomi yang sangat beragam. Mulai dari kondisi demografi perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset hingga informasi geospasial (lokasi objek apakah mudah ditembus atau tidak).
“Nah, dengan data komprehensif, sangat memungkinkan Regsosek juga akan menyajikan peringkat kesehatan setiap penduduk dan bisa meningkatkan ketepatan sasaran program-program pemerintah. Ini sangat bagus,” tambah Hery serius.
Wahyudi Dwi Widodo, petugas dari BPS menjelaskan, bahwa, program ini sengaja melibatkan RT RW karena butuh ketepatan atau kevalidan. Bahkan, demi mendapatkan data yang valid, desa akan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP). “Misalnya, kalau RT 1 memasukkan nama seseorang, maka, RT 2 bisa menanggapi. Apakah dia memang layak mendapatkan bantuan atau tidak,” tegas Wahyudi.
Dengan begitu, tegasnya, data warga tidak mampu, benar-benar tersajikan secara benar, sesuai keadaan. Bukan warga yang (mestinya) tidak berhak, namun masuk pendataan program perlindungan sosial. Sementara warga yang tidak mampu, justru tidak memperolehnya. Oleh karenanya, Regsosek (pendataan keluarga miskin), tidak boleh melihat kedekatan keluarga.
Program ini harus tuntas tahun 2022. Data akan menjadi acuan tahun depan (2023). Di Kecamatan Krian, terhitung Senin sampai Jumat (30/9/22) berjalan sosialisasi Regsosek. Pelaksaan lapangan berlangsung Sabtu (15/10) sampai Senin (14/11). Targetnya, Selasa 29 Oktober 2022 tuntas, menjadi malam Regsosek. “Kami mohon bantuannya, agar Ketua RT menjadi penunjuk jalan. Kalau tidak bisa, tolong ada yang mewakili,” tambah Wahyudi.
Niati Ibadah
Kabar baik ini disambut antusias seluruh Ketua RT. Imam Syafi’i, Ketua RT 51, RW 10 Desa Sidorejo mempertanyakan, sampai kapan data mutakhir ini akan terpakai? Karena faktanya, sekarang ini masih menggunakan data 16 tahun silam? “Sampai kapan data ini akan dipakai acuan pemerintah dalam memberi bantuan?,” tanyanya.
Atas pertanyaan ini, Wahyudi tidak kuasa menjawab. Tetapi, yang jelas, katanya, data ini akan menjadi acuan kementerian dalam mengambil kebijakan. Wahyudi mengakui, bahwa, selama ini, ada semacam salah persepsi. Seakan-akan bantuan pemerintah itu, bisa diwariskan ke anak turun.
“Ada juga yang bertanya: Apakah (status) mendapat bantuan itu bisa diberikan kepada anak cucu? Jelas tidak bisa! Semua harus mengacu kepada data yang ada. Lalu sampai kapan data ini terpakai, ya kembali kepada pemerintah. Karenanya, kita harus menyajikan data yang valid,” tegasnya.
Lalu, apakah warga yang tidak memegang KTP setempat, boleh masuk data? “Silakan! Tidak masalah. Yang jelas, ketika NIK seseorang kita masukkan, maka, secara ortomatis terverifikasi. Tidak akan bisa mendapatkan dua jatah,” tambahnya.
Wahyudi berharap Ketua RT dan RW benar-benar menjadi penunjuk jalan petugas Regsosek. Ia berharap data yang masuk super valid. Misalnya, sejauh mana seseorang bisa masuk kategori miskin? Apakah ia masih memiliki harta yang layak jual, misalnya, senilai minimal Rp 2 juta? Bagaimana kondisi rumah? Berapa penghuni rumah? Dll.
“Ini semua akan terdata rapi. Kami mohon kepada Ketua RT sebagai ujung tombak untuk membantu. Kami paham, bahwa, Ketua RT itu sering tekor, benar-benar kerja sosial, semoga ini bernilai ibadah,” pungkasnya kepada duta.co usai acara. (mky)
