Oleh: Suparto Wijoyo*
ANAK, mantu, istri, kakak, adik, besan, cucu-cicit, sekalian yang masih di kandungan silakan didata dalam daftar Paslon kepala daerah di rumah masing-masing. Sampai-sampai Gus Ipul terberitakan hendak mencalonkan diri di Pilwali Kota Pasuruan, selaksa jejak kerabat penggede negoro. Begitu koran-koran mewartakan yang dalam bahasa Cak Mispon, semua kaum kerabat diajak ngrebut kekuasaan, bila perlu ketua RT-RW dan Kasun, Kades, diuntal keluarganya. Seolah-olah rakyat ini kumpulan buih yang tidak berdaya sehingga yang layak memimpin adalah hanya keluarganya dengan dalil demokrasi. Inilah DNA kekuasaan aristokrasi yang tiranik sedang merayap. Herannya Parpol-Parpol seperti gak punya kader yang pantas dicalonkan sehingga sibuk ngrumpi, ngerubuti famili penguasa yang itu-itu saja.
Itulah gemuruh batin Cak Mispon yang sangat membuncah sampai muncul kata-kata nguntal kuasa. Saya hanya bisa ngedem-ngedem bahwa para pemain Pilkada ini Cak Mispon anggepen saja bermain sandiwara. Semua perangkat kelembagaan disutradarai dalam sandaran kursi kuasanya. Setiap jengkal ruang khalayak dibuat menyediakan diri penuh penghambaan sambil mempersilakan agar “yang dipertuan” mengagung-agungkan diri. Sak karepmu. Atau ndoro kanjeng boleh memoles raganya penuh dengan wadag yang nelongso di mata hamba sahayanya. Tidak perlu protokoler ataupun cucuk lampah untuk mengenakan apa pun yang disukai. Pokoknya yang nyalon harus kerabate.
Para mantan pejabat bila perlu diusung maju jadi ketua RT tidak apa-apa asal berkuasa. Biar batinnya mendingin, Cak Mispon kuajak menyimak seperlakuan kisah Sang Raja Balkh, pemangku kekuasaan paling terhormat di teritorialnya yang beristana megah tanpa dapat dilukiskan. Nyaris kanfas para pelukis terkorek lusuh kala menatap keanggunan Istana Raja Balkh, Ibrahim bin Adham. Namun Ibrahim bin Adham yang wafat tahun 782 M ini memiliki keterpanggilan batin untuk berkelana dengan melapas alas kakinya untuk menepi menjadi manusia biasa yang nyiwak (menyingkirkan) syahwat kekuasaan. Dia lempar kemegahan kerajaan dengan mengenakan jubah robek penuh tambalan. Pilihan hidup “Pangeran Balkh” ini sangat menakjubkan. Air, pohon, dan ikan berebut menyodorkan baktinya.
Ngladeni orang alim, wali Allah seperti Ibrahim bin Adham tidak terbatas pada orang-perorang tetapi angin, awan-tanah dan hujan berebut ngawulo kepadanya. Para pecinta kisah-kisah sufi tentu sangat mafhum bagaimana Ibrahim bin Adham sewaktu hendak menambal jubahnya yang terobek di tepian sungai Tigris, tiba-tiba jarumnya terjatuh ke sungai yang mengalir deras. Orang yang menyaksikan terus bergumam merasa sedih dan membatin: nasib apa yang dialami oleh Ibrahim bin Adham, dari penguasa nomor satu dalam imperium besarnya, kini terlunta dalam perjalanan dengan busana jubah penuh tambalan, dan jarumnya pun tidak sudi bersahabat dengannya. Tuhan benar-benar mencabut semua nikmatnya. Begitu pikir orang warungan yang melihat dengan kasat mata jasadnya, tetapi “kelam ruhaninya”.
Simaklah apa yang kemudian terjadi. Ibrahim bin Adham cukup mengucap lirih dengan penuh iman, “kembalikan jarumku”. Sontak berpuluh-puluh ikan datang menyodorkan jarum emas untuk dipersembahkan kepada sang maulana yang suci ini. Dia mengulang ungkapannya, kembalikan jarumku: seekor ikan anakan melompat mendekat sambil menyerahkan jarum milik “pangeran pengelana tanpa alas kaki” ini. Subhanallah.
Ibrahim bin Adham mencapai puncak kewalian ini dengan kesungguhan tanpa perlu “membawa-bawa media” agar tindakannya menarik perhatian. Bandingkan dengan video penguasa yang marah-marah di kantor pemerintahan kelas atas maupun level kecamatan yang “dipasarkan” dan saya paham: pemilih macam apa yang “memborongnya”. Era abad ke-8 saat itu, medsos bukan tidak ada, tetapi tidak digunakan, dan pastinya ditampik oleh Sang Sufi untuk meraih posisi kembali ke Istana.
Sementara itu di Pilkada 2020 ini terjadi sebaliknya. Kekuasaan digondeli untuk diperebutkan dengan mekanisme pemilu yang digelar tanpa jemu. Pilkada dijadikan ajang untuk pamer cara-cara memperebutkan kekuasaan, bukan untuk menggembalakan rakyat dalam rezim kepemimpinan. Semua yang dipertontonkan adalah gelegak berkuasa, bukan gairah untuk memimpin: yang diselenggarakan kemudian adalah pentas sosok penguasa-penguasa, bukan pemimpin-pemimpin, yang ada adalah kasir-kasir, bukan bendahara-bendahara, yang tampak adalah kepala rumah tangga, bukan kepala keluarga. Negara pun dianggap sekadar urusan perkasiran, bukan perbendaharaan, sekadar urusan “transaksi-transaksi, investasi-investasi untuk dijual-jual kembali, dilego-lego lagi, urusan penanamam modal sampai modol-modol (terburai), utang terus ditumpuk agar kekuasaannya tidak tergerus .
Masa kampanye dijadwalkan. Janji-janji membanjiri setiap “lorong gang-gang”, sesempit apa pun. Mulutnya meski bermasker tetap tampak terbuka menganga menjulurkan lidah memuntahkan “air liur yang mendatangkan gempita”. Inilah visi-misi yang dinormakan oleh hukum Pilkada untuk mengentas nasib rakyat agar munggah drajat. Kaos oblong, baju bercorak, sandal jepit, sampai rekomendasi disemat dengan retorika: jangan ragu pilih saya agar kemiskinan lenyap. Begitu terus diulang sampai rakyat “meneguk penuh semangat” bahwa dialah yang layak ngangkangi singgasana. Orangnya sederhana, polos, dan kelihatan amanah.
Sadarilah bahwa seluruh calon penguasa itu sejatinya “pemulung suara”. Bagaimana dia mengentas kemiskinan, sementara dia sendiri berjiwa sangat miskin, tetap maju walau ketua dasawisma. Dalam situasi demikian, rakyat tentu menyaringkan hati, mengendapkan pikir, siapa yang harus dipilih sebagai pemimpin, bukan sekadar penguasa yang lihai bertelenovela. Dengan segala sumber daya kekuasaan yang ada di tangannya, “dia sangat perkasa”, hingga mampu bermain sandiwara, jadi tokoh apa saja. Kini saya teringat buku Clifford Geertz, Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali (1980/2017). Ya … Negara Teater. Gak usah pusing memaknai perilaku Pilkada Cak Mispon, kaum kerabat itu sedang kenduri keluarga menggunakan anggaran negara.
* Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga
