Bersinergi dengan APH dan APIP untuk Memperkuat Ketahanan Pangan
SURABAYA | duta.co – Lahan persawahan di Indonesia setiap tahun mengalami penyusutan. Penyusutan itu akibat dari proses pembangunan dan infrastruktur yang dibangun baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat luas.
Hal itu diungkapkan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Jan Samuel Maringka usai membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan di Surabaya, Kamis (11/5/2023).
“Kita tidak bisa mencegah adanya pembangunan tapi tetap barus berpihak pada pertanian. Ada pembangunan boleh tapi harus dipersiapkan lahan penggantinya,” kata Jan.
Berdasarkan data yang dihimpun Kementan, dari total luas lahan sawah 7,46 juta hektar, ada 659.200 hektar yang mengalami alih fungsi lahan sawah dengan rincian 179.539 hektar terbangun infrastruktur maupun perumahan dan 479.661 hektar menjadi perkebunan.
Karena itu Kementan mengajak jajaran aparat penegak hukum (APH) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Jawa Timur untuk membangun sinergi dan komitmen. Karena dikatakan Jan, Jawa Timur adalah salah satu lumbung pangan nasional dan menjadi success story bagaimana mengelola pertanian di Indonesia sehingga harus bisa bertahan menghadapi krisis pangan yang dihadapi oleh berbagai negara-negara di dunia.
Karenanya, Inspektorat Jenderal (Itjen) Pertanian terus berupaya meningkatkan pengawalan terhadap program pembangunan pertanian. Salah satu langkah yang diambil dengan melakukan kolaborasi melalui Program Jaga Pangan, Jaga Masa Depan. “Bersama-sama agar program-program pertanian kita bisa berjalan tepat waktu tepat mutu dan tepat sasaran,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak pun mengapresiasi kegiatan sinergi ini untuk ketahanan pangan di Jawa Timur. “Bicara ketahanan pangan, passwordnya adalah Lahan dan SDM. Bicara tentang lahan, permasalahannya adalah alih fungsi, sedangkan SDM kaitannya produktivitas. Produktivitas bisa dicapai maksimal kalau kesejahteraannya (petani) terpenuhi,” tuturnya.
Mengenai alih fungsi lahan pertanian, Wagub Emil Dardak mengakui hal tersebut tidak bisa terhindari dari daerah yang tengah membangun infrastruktur. “Tapi di Jawa Timur ini ada Perda Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) dan Perda Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD),” tuturnya.
Mengenai penegakan hukum pelanggaran aturan perda mengenai LP2B maupun LSD, Emil mengungkapkan aparat hukum seperti Polisi dan Satpol PP perlu bersinergi bersama. “Karenanya, sinergi dalam Rakorwas ini sangat penting, duduk bersama dalam pengendalian alih fungsi lahan,” tegasnya.
Melansir dari BPS Jawa Timur hasil panen padi pada 2022 masih cukup besar dengan 9,69 juta ton GKG, meski mengalami penurunan sebesar 1,05 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 9,79 juta ton GKG.
Namun, kabar baiknya adalah pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan produksi padi meningkat drastis menjadi 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG), setelah produksi tahun sebelumnya hanya mencapai 9,53 juta ton GKG.
Rakorwas ini melibatkan 340 peserta dari dinas yang membidangi pertanian, Bapeda, ATR/BPN, Kepolisian, Kejaksaan dan akademisi dari Universitas Gajah Mada. Beberapa poin yang dibahas adalah mempercepat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Perda RTRW kabupaten/kota serta mendorong kabupaten/kota untuk melengkapi data spasial atas LP2B yang telah ditetapkan.
Kegiatan Rakorwas Alih Fungsi Lahan Pertanian ini juga menghadirkan narasumber antara lain, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur J. Devy Sudarso, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Abul Chair, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kementerian ATR/BPN Muhammad Arifin Siregar.
Juga hadir Koordinator Perlindungan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Dede Sulaeman dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Ir. Uswatul Chasanah. ril/end
