Mursyidul Ibad, SKM, MKes – Dosen Fakultas Kesehatan
Upaya Pemerintah Untuk Menekan KTD
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai institusi pemerintah yang ditunjuk untuk mengendalikan jumlah penduduk melakukan berbagai upaya untuk menekan angka laju kejadian KTD di Indonesia. Khususnya dalam menghadapi pandemic Covid 19 yang memberikan dampak kepada pelayanan KB di masyarakat.
Program yang dilakukan diantaranya:
- Pelayanan KB Bergerak
- Kunjungan ke Pasangan Usia Subur (PUS) yang memerlukan kontrasepsi
- Untuk menurunkan angka putus pakai alat dan obat kontrasepsi dilakukan upaya mengoptimalkan peran PKB/PLKB dan penggerakan Mobil Unit Penerangan KB ke masyarakat untuk KIE Pencegahan Covid-19
Hasto dalam siaran pers BKKBN juga menegaskan bahwa berharap dan mengajak seluruh Keluarga Indonesia untuk menjalankan Aksi 8 (delapan) fungsi keluarga diantaranya: agama, social budaya, cinta dan kasih saying, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan untuk menghadapi pandemic covid 19.
Program pengendalian KTD juga dilakukan sebelum pandemic, diantaranya Pelayanan KB Bergerak, penyediaan alat kontrasepsi pada daerah-daerah yang memiliki tingkat Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran hidup yang tinggi dan melakukan upaya pendekatan kepada tokoh agama, masyarakat maupun institusi pendidikan.
Upaya pendekatan dengan institusi pendidikan diwujudkan dengan melakukan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain itu, upaya lainnya adalah mengajak generasi millennial untuk terlibat aktif dalam upaya pengendalian jumlah penduduk melalui kegiatan PIK-R maupun UKM Kependudukan. Harapannya jika sejak dini sudah ditanamkan bagaimana mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera yang sekarang menjadi program Bangga Kencana BKKBN.
Program unggulan lainnya oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas keluarga adalah dengan adanya Kampung Keluarga Berenca (Kampung KB). Kampung KB merupakan kegiatan strategis yang perlu dilakukan mengingat program tersebut merupakan salah satu program prioritas pembangunan (nawacita) pemerintah periode 2015-2019 pada agenda prioritas nomor tiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” dan nawacita nomor lima yaitu “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia”.
Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Jika dilihat dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan kejadian KTD di Indonesia. Meskipun indikator KTD tidak menjadikan faktor utama dalam menilai kualitas keluarga, tapi upaya mengendalikan angka kejadian KTD perlu dilakukan, khususnya dalam pandemic covid 19.
Apa Yang Perlu Dipertahankan Untuk Menghadapi KTD Sebagai Side Effect Pandemi
Untuk melakukan upaya memaksimalkan peran perguruan tinggi dalam mengendalikan masalah kependudukan, BKKBN melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan dalam melakukan berbagai riset kependudukan. Salah satunya dilakukan oleh BKKBN Jawa Timur yang berkolaborasi dengan Mursyidul Ibad, S.KM., M.Kes, dosen Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Unusa yang juga peneliti di ACeHAP Airlangga untuk melakukan analisis lanjut dari data SKAP BKKBN Jawa Timur tahun 2019.
Penelitian tersebut melakukan evaluasi termasuk pendalaman terhadap masalah kejadian kehamilan tidak diinginkan di Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan faktor yang berpengaruh terhadap kejadian KTD adalah umur ibu, usia kawin pertama, jumlah anak hidup, tingkat kesejahteraan keluarga, daerah perkotaan/pedesaan, pengetahuan KB, riwayat pemakaian KB dan pengambilan keputusan KB.
Temuan menarik lainnya dari analisis lanjut adalah masyarakat Jawa Timur lebih tertarik informasi mengenai kependudukan jika dilakukan oleh tenaga pengajar (guru/dosen) selain Petugas Lapangan KB (PLKB). Selain itu masyarakat Jawa Timur juga lebih tertarik jika yang memberikan informasi dari institusi pendidikan (sekolah/Universitas).
Sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi PLKB untuk mempertahankan kualitas penyampaikan informasi kependudukan kemasyarakat. Khususnya kompetensi dalam menggunakan teknologi informasi sebagai upaya merespon perubahan dan tantangan selama pandemic Covid 19.
Program kerjasama yang dilakukan oleh BKKBN dengan institusi pendidikan juga perlu di tingkatkan. Salah satunya melalui upaya penelitian maupun pengabdian masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan KKN Tematik bertemakan kependudukan juga perlu ditambah dan disebar merata ke seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur.
Upaya kolaboratif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam menghadapi side effect pandemic Covid 19 ini, harapannya dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas keluarga. Khususnya dalam peningkatan pola asuh anak yang lebih baik lagi. Terutama dalam menekan angka kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). *
