Jangka Prabu Jayabaya
“sesuk yen wis ketemu tahun sing kembar bakal ketemu jamane langgar bubar, masjid korat-karit, Kabah ora kaambah, begajul padha ucul, manungsa seda tanpa diupakara, kawula cilik padha keluwen, para punggawa negara makarya nganti lali kaluwarga”
“besok bila bertemu tahun kembar maka akan bertemu masanya surau atau musala bubar, masjid tidak teturus, Ka’bah tidak dikunjunjungi, penjahat lepas, manusia meninggal tidak diurus sebagaimana mestinya, rakyat kecil kelaparan, dan para pejabat / petugas bekerja sampai lupa keluarga”.
Penulis Nanang Priyo Basuki
Wartawan Duta Masyarakat Biro Kediri
Meski Kediri dikenal sebagai Kota Santri, namun fakta di lapangan masih ditemui sejumlah kerumunan massa bahwa sejumlah tempat hiburan malam terlihat buka tanpa pengawasan. Keberadaan wartawan digandeng sebagai agen perubahan tergabung dalam Program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP) selama ini mampu berjalan dengan ampuh. Hasil kerjasama Dewan Pers, PWI Pusat dan BPNB, secara tidak langsung efektif mengawasi kinerja para pimpinan daerah beserta dinas atau lembaga terkait tergabung dalam tim Gugus Tugas Percepatan Penangganan (GTPP) Covid-19.
Masih adanya kerumunan massa, didapat dua jawaban yang berbeda. Pertama karena masyarakat bandel dan berusaha meremehkan, yang kedua dimungkinkan karena petugas tergabung tim satgas tidak melakukan penegakkan secara tegas. Masih bukanya sejumlah tempat hiburan malam di Kediri, ini membuktikan ketidakpercayaan masyarakat kepada petugas gabungan. Bagaimana nasib sejumlah perusahaan harus gulung tikar, tempat wisata ditutup dan berimbas hilangnya pendapatan para pedagang.
Namun di sisi lain para ‘orang – orang berduit’ dan tentunya berpendidikan cukup, masih menyempatkan diri mengunjungi tempat hiburan malam. Menjadikan ironis, tempat hiburan malam tersebut berada dalam jangkauan Kantor Bupati Kediri. Kini menjadi pertanyaan apakah atas wabah ini, ada yang diuntungkan? Apakah semakin banyak pasien menjalani rawat inap menambah pendapatan rumah sakit atau kesempatan dinas terkait untuk mencuri anggaran bencana.
