PROBOLINGGO | duta.co – DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, Kamis (1/7/2021). Pandangam Akhir (PA) fraksi tidak dibacakan karena masih dalam situasi pandemi Covid-19.
Menyadari terjadinya lonjakan penularan Covid-19 belakangan ini, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, Wahid Nurahman, dalam interupsinya mengusulkan agar pendapat fraksi itu tidak dibacakan.
“Tujuannya mempersingkat rapat karena saat ini lonjakan Covid-19 sedang naik. Dikhawatirkan terjadi penularan nantinya. Apalagi pendapat fraksi itu cukup banyak, yakni sekitar 21 lembar dan bupati sudah mengetahui isinya. Pembahasan melalui hearing juga sudah dilakukan,” ujar Wahid dalam sidang paripurna.
Usulan itu langsung disetujui oleh anggota serta pimpinan DPRD serta diberi apresiasi oleh Bupati Probolinggo yang hadir secara virtual. Anggota dewan yang hendak membacakan PA akhirnya menyerahkan dokumen PA kepada pimpinan.
Rapat parupurna kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama tentang Raperda tersebut.
Bupati P. Tantriana Sari menyebut, kemungkinan asal terjadinya lonjakan Covid-19 di daerah lain adalah karena limbah dari masyarakat yang positif Covid-19 dan melakukan isolasi mandiri di rumah.
“Hal itu saya ketahui pada saat mengikuti rapat virtual Jatim. Saya sendiri tidak memberikan opsi kepada masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri,” tegasnya.
Dirinya pun mengajak seluruh anggota DPRD untuk ikut memberikan edukasi kepada masyarakat agar sadar dan mau menerapkan protokol kesehatan.
“Anggota DPRD merupakan wakil rakyat dan tentunya memiliki pengikut yang banyak juga. Saya ajak para anggota untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat,” ajaknya.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo menyatakan siap mendukung program pemerintah dan mengajak masyarakat untuk selalu patuh prokes.
“Kami siap mendukung program pemerintah dalam penangana Covid-19. Kami yakin Covid-19 ini bisa kita hadapi bersama,” turunya. hul
