SURABAYA | duta.co – Keinginan sebagian masyarakat yang menginginkan agar siswa Madrasah Aliyah (MA) di Jawa Timur bisa mendapatkan program pendidikan Gratis dan Berkualitas (Tis-Tas) dari Provinsi Jawa Timur seperti halnya siswa SMA/SMK Negeri di Jawa Timur bakal terwujud pada tahun 2020 mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Prof Akhmad Muzakki usai audensi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di gedung negara Grahadi Surabaya, Rabu (11/9/2019).
“Selama ini Madrasah Aliyah Swasta memang belum tersentuh sama sekali program pendidikan gratis dan berkuaitas (Tis-Tas) Pemprov Jatim. Tapi mulai tahun depan (2020, red) seluruh siswa Madrasah Aliyah Swasta di Jatim akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Jatim, nilainya sekitar Rp75 ribu per siswa,” kata Prof Akhmad Muzakki.
Diakui Muzakki, sekarang ini masih dilakukan pemetaan karena program tersebut akan dialokasikan dalam APBD Jawa Timur tahun 2020. “Untuk siswa Madrasah Aliyah Negeri Pemprov Jatim tidak bisa mengakomodir karena menjadi tanggungjawab pemerintah pusat,” ungkap sekretaris PWNU Jawa Timur ini.
Sedangkan tugas dari Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur sendiri, kata Muzakki adalah membantu Pemprov Jatim untuk melakukan dischaining implementasi dan managerial. Pasalnya, program Tis-Tas ini di satu sisi akan sangat menyenangkan bagi sekolah swasta kebanyakan.
Namun juga akan membikin sakit gigi bagi sekolah swasta tertentu yang sudah mencapai derajat tertentu. Sebab jika mereka mengambil Tis-Tas maka dalam hal tertentu tidak bisa mereka lakukan lagi.
Ia mencontohkan dalam DBUPP itu khan tidak boleh untuk wisata outdoor. Tapi masalahnya kalau digeser untuk pengembangan karakter aoutdoor itu bagaimana? “Makanya pendampingan teknis keuangan sangat dibutuhkan untuk tahun 2019 karena berjalan di pertengahan tahun. Sedangkan di 2020 tidak masalah karena berjalan di awal tahun,” jelas Muzakki.
Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga berharap untuk program Tis-Tas tahun 2019 dilakukan adjustment yang sangat tinggi agar sebisa mungkin bisa cair setiap bulan supaya tidak menimbulkan riak di tengah masyarakat karena masyaakat itu tahunya pendidikan gratis dan berkualitas.
Selain menyangkut program bantuan kepada siswa Madrasah Aliyah Swasta di Jatim, tambah guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Gubernur Jatim juga meminta kepada Dewan Pendidikan agar punya perhatian lebih terhadap masalah Indek Pembangunan Manusia (IPM). Pasalnya, iPM Jawa Timur itu terendah di Pulau Jawa dan menempati peringkkat ke 15 dari Provinsi se Indonesia padahal anggaran pendidikan setiap tahun meningkat.
Kemudian, masalah pendidikan vokasi yang perlu terus diringkatkan. Mengingat, angka pengangguran terbuka di Jatim juga masih tinggi tapi kontribusi terbesar justru dari lulusan SMK.
“Ibu Gubernur minta dukungan pemetaan tentang sarana dan prasarana SMK. Wajar kalau SMK tidak punya laboratorium dan studio ya lulusannya menjadi unskill labour,” dalih Akhmad Muzakki.
Di sisi lain, Gubernur Jatim juga meminta Dewan Pendidikan supaya lebih aktif dalam memberikan masukan ke Pemprov Jatim. Mengingat, angka intoleransi di Jatim juga meningkat.
“Karena itu Dewan Pendidikan Jatim juga diminta menemukan cara bagaimana bisa menurunkan angka intoleransi di sekolah-sekolah melalui pengembangan karakter nasionalisme melalui layanan purna jual (alumni) sehingga OSIS bisa dikontrol oleh alumni,” imbuhnya.
Terakhir, kesenjangan mutu pendidikan di wilayah Jatim juga masih cukup besar. Karena itu Dewan Pendidikan Jatim diminta menemukan dan memberikan masukan supaya angka kesenjangan tersebut bisa diminimalisir. (ud)
