JAKARTA | duta.co – Janji Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata masih jauh panggang dari api.
Setidaknya, itu terekam dari pernyataan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh yang menyebut bahwa Presiden Jokowi dan sejumlah parpol pengusung, sudah satu bahasa untuk menolak Perppu KPK.
Surya Paloh sendiri seperti diberitakan CNNIndonesia tidak berpikir, atau bahkan belum terpikirkan sama sekali soal kebijakan itu.
“Jelas presiden bersama seluruh partai-partai pengusung mempunyai satu bahasa yang sama. Untuk sementara nggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu,” kata Surya di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (2/10).
Soal Perppu, kata dia memang menjadi salah satu pembahasan yang dilakukan oleh petinggi partai pengusung bersama Jokowi beberapa waktu lalu di Istana Bogor.
Paloh menjelaskan, saat itu ada kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa Perppu tak perlu dikeluarkan saat ini lantaran Undang-undang KPK yang baru disahkan pada 17 September lalu itu sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi.
“Ada kesepakatan dari partai-partai pengusung pemerintahan. Nah pikiran kita masalahnya, adalah karena sudah masuk pada persengketaan di Mahkamah Konstitusi (MK), ya salah juga kalau mengeluarkan Perppu. Jadi kita tunggu dulu bagaimana proses di MK melanjutkan gugatan itu,” kata dia.
Paloh menyebut polemik muncul karena aksi politisasi. Bertujuan menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap Jokowi selaku pemimpin negara.
Jika benar informasi Paloh ini, maka, dikhawatirkan aksi mahasiswa semakin membesar. (sumber: ccnindonesia)
