JAKARTA | duta.co – Presiden Joko Widodo menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqafah Cepedak Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat 5 Mei 2017.
Presiden Jokowi tiba di lokasi acara sekitar pukul 14.00 WIB. Selain Mukernas I HPN, acara tersebut juga dirangkai dengan acara Halaqah Ekonomi Nasional HPN. Dalam acara tersebut, juga diluncurkan aplikasi Greenpages yang diprakarsai oleh HPN sebagai upaya merajut jejaring ekonomi umat.
Mobile business portal itu diharapkan mampu menjadi perangkat lunak akselerator sinergi perekonomian umat muslim. Portal digital itu mampu menghubungkan antarpengguna, antarpengusaha, dan antara pengguna dengan pengusaha melalui sarana komunikasi yang kaya interaksi.
Presiden Joko Widodo memberikan dua tawaran kepada para pengusaha Nahdliyin, yaitu kemitraan dan redistribusi aset. Terkait dengan kemitraan, Presiden Jokowi akan memberikan peluang kerjasama kepada para pengusaha Nahdliyin. Ia juga mengatakan akan memberikan kesempatan kepada para pengusaha Nahdliyin untuk bisa masuk kepada permodalan.
“Kemitraan ini harus segera dikonkritkan,” kata Presiden Jokowi diikuti dengan tepuk tangan hadirin. Hal ini disampaikan saat Kepala Negara memberikan sambutan dalam acara Mukernas-1 Halaqah Ekonomi Nasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pesantren Luhur Al Tsaqafah Jakarta, Jumat (5/5).
Presiden Jokowi menambahkan, kemitraan yang ditawarkan kepada para pengusaha Nahdliyin tersebut bukan hanya kepada pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja, tetapi ia juga akan menyambungkan mereka kepada para konglomerat.
“Tetapi saya tambah dengan pengusaha-pengusaha besar dan konglomerat harus mau bermitra,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Oleh karena itu, dalam dua minggu ini Presiden Jokowi akan mempertemukan para pengusaha Nahdliyin dengan kementerian-kementerian yang memiliki banyak proyek, BUMN, dan konglomerat. “Dalam dua minggu ini akan saya pertemukan,” ucapnya.
Adapun terkait dengan redistribusi aset, Presiden Jokowi menjelaskan, selama bertahun-tahun redistribusi aset hanya dinikmati oleh mereka yang dekat dengan kekuasaan. Karena itu, ia berupaya untuk mengubah semua. Ia mengatakan akan memberikan itu kepada masyarakat umum. “Kepada masyarakat, koperasi, pondok pesantren,” tuturnya.
Namun demikian, Presiden menegaskan, masyarakat yang ingin mendapatkan redistribusi aset harus mematuhi persyaratan yang ada. “Harus bisa membuat lahan itu menjadi produktif,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Jokowi, mereka juga harus memiliki konsepsi yang jelas dan mendatail terkait dengan aset yang akan didistribusikan tersebut. “Apakah mau ditanami kopi. Apakah mau dijadikan hutan produksi. Apakah mau dibuat kebon sawit. Itu yang akan kita tanyakan dulu,” urainya.
Hal itu dilakukan agar aset yang didistribusikan tersebut benar-benar dikelola dengan sebaik-baiknya dan tidak disalahgunakan. “Jangan sampai konsesi berupa surat-surat ini dipindah tangankan, dijual. Ini yang kita tidak mau,” katanya.
Dengan adanya itu, ia berharap, pengusaha-pengusaha kecil bisa naik menjadi pengusaha kelas menengah namun dengan cara yang baik dan sesuai dengan aturan yang ada. “Bukan dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang menjadikan tidak baik,” pungkasnya.
HPN Mandiri
Sementara itu salam sambutannya, Ketua HPN Abdul Khalik menyampaikan bahwa HPN sudah 6 tahun didirikan. Saat ini sudah ada HPN di 20 provinsi.
“Bapak Presiden yang kami hormati terima kasih sudah berkenan hadir. HPN atau Himpunan Pengusaha Nahdliyin adalah organisasi yang didirikan tahun 2011 untuk menghimpun dan membina networking NU. Saat ini HPN memiliki pengurus wilayah di 20 provinsi,” kata Abdul Khalik.
“Termasuk di kawasan minoritas di Sumatera Barat. Nahdliyin minoritas di sana lalu di Bali. Acara ini alhamdulillah kami selenggarakan secara mandiri dan didanai oleh perusahaan-perusahaan nahdliyin sendiri. HPN belum laku cari sponsor di BUMN, Pak,” lanjut dia.
Tampak hadir di acara ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Sekjen PBNU Helmy Faisal, Ketua PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf. hud
