SURABAYA | duta.co – Sial betul nasib Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di jagat politik, akhir-akhir ini. Setelah kedodoran menghadapi ‘ketegasan’ PBNU, kini, usulannya agar Pemilu 2024 ditunda dua tahun, mendapat reaksi lucu-lucu dari warganet.
“Kasihan! Betul, saya ‘sak aken’ (kasihan red.) melihat Muhaimin. Sulit sekali dia branding dirinya. Dari Cak, ganti Gus. Lalu ganti Panglima Santri. Masih ada lagi, Gus AMI. Sekarang muncul lagi Gus Muhaimin. Balihonya besar-besar, tapi gak ada yang ‘nyantol’ (mengena, red),” demikian Ketua Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PPKN), H Tjetjep Mohammad Yasien kepada duta.co, Kamis (24/2/22).
Bukankah sudah ada ‘Nahdliyin Bersatu’? “Ya betul. Tetapi, faktanya, nahdliyin bersatu bukan untuk Muhaimin. Nahdliyin bersatu untuk menegakkan keputusan kembali ke Khitthah NU 1926. PPKN akan terus mengawal khitthah tersebut,” tegas Gus Yasien panggilan akrab alumni PP Tebuireng, Jombang ini.
Menurut Gus Yasien, pernyataan Muhaimin itu bisa saja cermin dari kegalauannya. “Ada yang menulis putus ngaisa (putus asa), pusing dan bisa-bisa menjadi stres gegara ini. Maka, agar khusnul hatimah, sebaiknya PKB segera kembali ke Mbak Yenny saja, keluarga Gus Dur,” sarannya.
Tak kalah lucu, penjelasan Waketum PKB, Jazilul Fawaid. Ia menyatakan bahwa usulan itu bukan berarti partainya tidak konsisten mendukung pemerintah. Karena pemerintah dan DPR telah menyepakati pemungutan suara Pemilu pada 14 Februari 2024. “Malah itu cerminan sikap konsistensi PKB dalam mendukung pemerintahan Pak Jokowi-Ma’ruf Amin,” kata Jazilul saat dikonfirmasi wartawan liputan6.com, Rabu (23/2/2022).
Jazilul menyebut, usulan Cak Imin membuktikan bahwa Ketum PKB itu jeli menjaring aspirasi masyarakat, terutama terkait pemulihan ekonomi. “Usulan tersebut bagian dari kejelian Gus Muhaimin menangkap keinginan masyarakat, agar ekonomi dan politik tetap stabil dan berdampak positif bagi masyarakat,” tandasnya.
Jeli atau geli? Menurut Gus Yasien jawaban PKB itu, justru bikin geli. “Sama dengan komentar Muhaimin. Katanya: Yang berjuang menjadi Wapres dia, yang jadi Kiai Ma’ruf Amin. Dikira jadinya Kiai Ma’ruf itu, atas perjuangan dia. Kasihan bukan? Ini bukan jeli, tetapi geli,” pungkas tersenyum.
Kepentingan Oligarki
Bukan hanya kalangan wong cilik, pengamat pun menilai usulan Imin agar Pemilu 2024 mundur dua tahun dengan alasan memberi waktu pemulihan ekonomi, sangat tidak masuk akal. Bahkan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, melihat bahwa ini berkaitan dengan elektabilitas Cak Imin yang dianggapnya tak kunjung naik.
Semua tahu Imin bernafsu maju sebagai Capres di Pemilu 2024. Namun, di dalam survei Litbang Kompas beberapa hari lalu, namanya tak masuk sama sekali. “Tak ada alasan mengundur Pemilu. Usulan Cak Imin itu kepentingan oligarki dan koorporasi. Bukan kepentingan rakyat,” kata Ujang kepada Liputan6.com, Rabu (23/2/2022).
“Itu juga ada hubungannya dengan persoalan Cak Imin. Soal elektabilitanya yang tak naik dan sedang tak harmonis dengan PBNU,” sambungnya.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman juga tak setuju dengan usulan Muhaimin Iskandar. Ia justru mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk secara tegas mengeluarkan pernyataan menolak usulan itu.
“Presiden Jokowi sebaiknya menyatakan secara jelas dan terbuka sikapnya untuk menolak perpanjangan masa jabatan dengan alasan apapun. Jangan main cilukba. Bilang tidak mau namun diam-diam menyuruh parpol pendukungnya untuk dorong perpanjangan masa jabatan,” kata Benny kepada Kompas TV, Rabu (23/2/2022).
Menurut Benny, usulan dari Muhaimin Iskandar itu jelas melanggar konstitusi yang berlaku di Indonesia. “Pertama, usul itu jelas melanggar konstitusi. Politik harus kita jalankan menurut konstitusi. Bukan menurut selera kekuasaan. Menurut konstitusi, Pemilu itu lima tahun sekali untuk Pileg dan Pilpres. Patuhlah kepada konstitusi,” ujar Benny. (mky)
