Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr H Ahmad Syaikhu (foto pks.id)

JAKARTA | duta.co – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr H Ahmad Syaikhu mengingatkan, ada 5 Standar Kinerja Pejabat Publik PKS di panggung parlemen yang harus dijalankan. Ini tidak boleh ditawar-tawar.

Pertama adalah peran advokasi. Kita harus mampu mewariskan produk legislasi yang berdampak pada kemaslahatan rakyat. Pada aspek pengawasan, kita harus terdepan melakukan fungsi check and balances dalam menjadi penjaga demokrasi. Sedangkan pada aspek politik anggaran, kita harus mampu memastikan alokasi dan realisasi APBN maupun APBD menjalankan prinsip berkeadilan,” urai H Syaikhu dalam sambutannya di acara Konsolidasi Nasional dan Bimteknas Pimpinan Fraksi PKS, Kamis (24/03/2022).

Syaikhu melanjutkan peran yang kedua adalah sebagai opinion leader. “Selain gerak-gerik kita akan diperhatikan orang, pernyataan dan sikap kita juga akan berdampak luas. Para Aleg memiliki tanggung jawab untuk tampil dalam percakapan publik di berbagai isu strategis dan krusial yang menyangkut kemaslahatan rakyat. Bukan sekedar tampil, bahkan harus menjadi opinion leader,” tegasnya.

Optimalkan Jaringan

Selain itu, Syaikhu juga mengingatkan untuk tetap menjalin komunikasi yang baik dengan struktur dan anggota partai. “Dalam peran organisasional pejabat publik PKS tidak boleh merasa lebih tinggi dan tidak butuh dengan struktur. Sesungguhnya dalam jabatan publik yang kita raih ada jerih payah dan pengorbanan struktur serta anggota saat Pemilu berlangsung. Jalinlah komunikasi yang baik dengan struktur dan anggota partai,” pesannya.

Syaikhu menguraikan tugas penting para legislator bukan hanya sekedar mengamankan kursi. “Cor (pengecoran) kursi bukan hanya kita maknai agar kursi tidak pindah ke partai lain, melainkan juga agar kursi dapat bertambah. Berkerjalah lebih keras dan ke luar dari zona nyaman,” tegas Syaikhu.

Terakhir, Syaikhu juga menyampaikan peran penokohan yang merupakan keniscayaan bagi perjuangan PKS sebagai partai politik. “Ini bukan sekedar untuk kepentingan pragmatis Pilpres atau Pileg, melainkan nafas perjuangan kita dalam berpartai. Optimalkan jaringan komunikasi anggota dan konstituen untuk menyebarkan informasi yang memperkuat popularitas partai dan tokoh PKS,” pungkasnya. (net)