SURABAYA – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengambil kebijakan untuk memperpendek jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkungan Pemprov Jatim. Ini dilakukan sebagai upaya kewaspadaan penyebaran Covid-19. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan Kamis (19/3/2020).

“Jam kerja ASN atau pegawai di lingkungan Pemprov Jatim mulai besok dibagi dua shift. Shift pertama mulai pukul 08.00-11.30  WIB, dan shift kedua mulai pukul 12.00-15.00WIB,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim di gedung negara Grahadi Surabaya, Rabu (18/3/2020).

Namun kebijakan itu tak berlaku bagi pejabat eselon II dan III, mereka tetap masuk seperti biasa dengan SOP yang sudah disosialisasikan, seperti menyediakan hand sanitizer, westafel dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

“Para pejabat eselon II dan III itu masuk seperti biasa karena menjadi motor dalam upaya percepatan penanggulangan Covid-19 di Jatim,” jelas Gubernur Jatim Khofifah.

Tim Reaksi Cepat

Selain itu, pihaknya juga telah membentuk tim usaha reaksi cepat (URC) yang beranggotakan sebanyak 30 orang dari Dinkes, 1600 orang dari Dinsos dibantu forum komunikasi masyarakat (FKM) yang akan membantu pengawasan terhadap orang yang berstatus ODP (orang dalam pemantauan).

Sementara untuk perkembangan terakhir virus Corona di Jatim, kata Khofifah ada sebanyak 29 orang berstatus ODP (orang dalam pemantauan) dan sebanyak 11 orang berstatus PDP (pasien dalam pengawasan). Kemudian yang dinyatakan positif Covid-19 sebanyak 6 orang yang dirawat di RSUA.

“Yang terbaru tambah 2 orang lagi yang positif Covid-19 oleh Dokkes Kemenkes. Mereka itu sebelumnya dirawat di RS Syaiful Anwar Malang,” beber mantan Mensos RI ini.

Diakui Khofifah, sebagai provinsi dengan penduduk hampir 40 juta, potensi penyebaran virus Corona di Jatim cukup besar. Alasannya, Jatim merupakan pengekspor TKI yang besar hingga kisaran 17 ribuan orang ke berbagai negara.

Sayangnya, saat mereka pulang tak ada konfirmasi dari pihak Departemen Luar Negeri maupun pemerintah setempat, sehingga sulit terdeteksi riwayat perjalanannya. Ini kelemahan yang harus dihadapi Jatim. “Inilah yang menimbulkan kerawanan bagi kami,” ungkap Ketum PP Muslimat NU ini.

Tidak Mungkin Door to Door

Untuk menghindari kepanikan di masyarakat lapisan bawah, pihaknya juga sudah menerbitkan surat edaran supaya Puskesmas, Pustu, Polindes maupun Poskesdes membuka posko untuk konfirmasi masyarakat seputar virus corona.

“Mereka kami minta proaktif melakukan sosialisasi supaya masyarakat tidak panik ketika mendapat informasi virus corona bisa langsung konfirmasi kepada orang yang kompeten dalam bidang kesehatan serta memberikan pelayanan kesehatan yang baik ke masyarakat,” tegas Khofifah.

Di sisi lain, pihaknya juga sudah mengumpulkan pengelola dan pemilik obyek wisata dan hiburan malam seperti PHRI, ASITA, PUTRI, IPHI hingga KADIN untuk mau membatasi bahkan menutup sementara usahanya dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. “Himbauan ini juga sudah kami beritahukan Pemkot dan Pemkot setempat,” beber Khofifah.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat proaktif melakukan self cek Covid-19 untuk memastikan apakah teridentifikasi atau tidak terpapar virus Corona. Kalau perlu mengisolasi diri di rumah masing-masing jika memiliki riwayat bersinggungan dengan orang atau wilayah yang sudah dinyatakan terpapar karena itu akan mempermudah pengecekan.

“Isolasi itu bukan aliniasi atau pengasingan, jadi ini demi kebaikan sendiri. Sebab kita tidak mungkin door to door melakukan pengecekan ke rumah-rumah warga karena keterbatasan tenaga yang ada,” pungkas Khofifah. (ud)

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry