“Karena itu, partai NU (saat itu) memutuskan masuk kabinet dengan niat li izalatil munkarat—untuk mengadang (jika perlu menghilangkan) kemungkaran politik—dari dalam.”
Oleh: Choirul Anam*
SEBENARNYA, saya kurang berminat ketika diminta kawan menyinggung tulisan Dahlan Iskan tentang komunis Tiongkok yang jadi pujaannya. Sebab, selain dia (sebagai begawan media) hanya melihat dari sisi ekonomi marxisme-leninisme atau ajaran ekonomi sosialis-komunis, dan tidak sama sekali menyinggung prinsip lain marxisme, misalnya: freedom of speech, expression and free media, freedom of assembly, saya juga lama bekerja bersama dia sebagai jurnalis.
Lagi pula, begawan media yang memiliki nyawa rangkap itu, termasuk keluarga besar pesantren Takeran, Magetan, yang mestinya lebih afdol memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sesungguhnya pemerintahan diktator Korea Utara di tangan seorang supreme leader: Kim Jung Un. Atau bagaimana Tiongkok di tangan CCP—Chinese Communist Party. Adakah di sana freedom of assembly dan/atau expression and free media?
Nah, atas pertimbangan itu, rasa-rasanya kok mustahil, jika kemudian dia “melindungi” Sumarsono—gembong Pesindo—yang telah mencabut ribuan nyawa umat, termasuk keluarga pondok Takeran yang juga menjadi korban, dalam pemberontakan PKI Madiun 1948.
Tetapi, setelah saya disodori data: menunjuk pada bos Dahlan yang justru membawa Sumarsono ikut dalam peringatan HUT Kota Surabaya, saya sempat terkejut. Karena dalam banyak literatur yang saya baca, Sumarsono adalah Komandan Pasukan Pesindo yang menggerakkan Batalyon Brigade 29 melakukan pemberontakan Madiun 1948. Dan Sumarsono pula yang mengumumkan lewat corong radio berdirinya “Republik Soviet Madiun”.
Akhirnya, biarlah saya tetap singgung, siapa tahu tokoh pers yang sempat menguasai PLN dan BUMN di era Presiden SBY itu, sempat membaca tulisan ini, lalu menuliskan duduk perkara sebenarnya kepada publik. Sehingga tidak menjadi desas-desus atau fitnah, karena mantan menteri BUMN ini sangat piawai bercerita tentang kehebatan komunis Tiongkok.
Juga kepada Ketua PBNU yang suka memosting meme bergambar Gus Dur dengan captions: “PKI kok ditakuti. Itu hanya akal-akalan Soeharto”. Sesungguhnya saya sudah males berkomentar. Sebab, selain Gus Dur sudah wafat dan amat tidak elok menyebar meme yang tak mungkin bisa diklarifikasi, juga joke-joke semacam meme itu bukan sikap Gus Dur yang sesungguhnya sebagai guru bangsa.
Tetapi, karena banyak nahdliyin yang mendesak ingin tahu sikap saya terhadap meme, dan juga terhadap banyak oknum GP Ansor maupun NU yang tidak percaya neo-PKI bangkit lagi, akhirnya dengan sangat terpaksa saya singgung pula. Namun dengan niat untuk tetap waspada terhadap bangkitnya neo-komunis yang, belakangan ini, gelagat gerakannya hampir sama dengan situasi menjelang G 30 S/PKI 1965.
Bagi oknum-oknum yang bertengger di struktural NU maupun GP Ansor, yang sudah tidak percaya kader dan anak keturunan PKI bangkit lagi, silakan saja meyakini kepercayaannya itu, karena memang itu hak Anda. Tapi mbok ya jangan kemudian menyebar meme dan berak-berok dengan menyatakan: “film G 30 S PKI tidak layak ditonton”. “Itu rekayasa Soeharto”. “Komunisme dunia sudah lenyap, tidak mungkin hidup lagi”. Tanpa pemahaman secuil pun tetang dirty tricks communist dalam menguasai dan mengambil-alih kekuasaan.
Pandangan dan anggapan komunisme sudah mati dan tak mungkin bisa bangkit kembali, memang dapat dibenarkan dari sudut ajaran ekonomi marxisme yang sudah babak belur dihajar liberalisme dan kapitalisme. Tapi dalam konteks komunis Indonesia, pandangan terhadap G 30 S/PKI merupakan akal-akalan Soeharto, adalah salah besar. Karena, pandangan seperti itu, memang sengaja ditanamkan oleh kader dan anak keturunan PKI agar bangsa Indonesia kukuh berpendirian bahwa PKI zaman itu merupakan partai gurem, partai kecil lemah dan mudah ditumpas atau dikasihani.
Padahal, di era 60-an, PKI adalah partai berkuasa dan mendapat perlindungan Pemimpin Besar Revolusi. Bahkan pada tanggal 13 September 1965—dua pekan sebelum peristiwa G 30 S/PKI—Bung Karno menganugerahkan Bintang Maha Putra Kelas III kepada Ketua CC PKI DN Aidit, sebagai contoh kepahlawanan dan keteladanan dalam kepemimpinan politik. Manuver politik PKI memang luar biasa bro! Tapi sekarang dibuat kecil dan lemah, hanya untuk kepentingan membalik fakta sejarah dan menuduh Soeharto sebagai perekayasa.
Trik-trik kotor PKI pimpinan DN Aidit juga masuk inner circle kekuasaan dan mampu mempengaruhi Bung Karno menjunjung PKI setinggi langit. Dalam pidatonya pada 23 Mei 1965, Bung Karno mengatakan: ”Saya sebagai Pemimpin Besar Revolusi dan mandataris MPRS mengakui PKI. Sebab, siapa yang bisa membantah, bahwa PKI adalah unsur yang hebat di dalam penyelesaian revolusi Indonesia. PKI menjalar menjadi kuat. PKI kini beranggotakan tiga juta orang, simpatisannya dua puluh juta. Apa sebabnya PKI sampai demikian? Ialah karena PKI konsekuen progresif revolusioner”.
“Saya berkata, PKI yo sanak ku, yo kadang ku, yen mati aku melu kelangan”—PKI ya saudara ku, ya handai taulanku, kalau sampai mati, saya juga ikut merasa kehilangan.” Coba! (M. Alfan Allfian: HMI 1963-1966 Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara, Kompas, Mei 2013). Begitulah hebatnya PKI pada masa itu. Jangan sekali-kali melupakan dan membalik sejarah. PKI bukan partai gurem bro!
PKI pada masa itu berada di atas angin. Merupakan partai berkuasa yang bisa membantai lawan politiknya yang tidak sejalan dengan komunis. Dan itu dilakukan melalui tangan pemerintahan Soekarno. Partai Masyumi bisa dibubarkan hanya dengan hasutan-hasutan propaganda PKI. PSI (Partai Sosialis Indonesia) juga digilas habis karena manuver politik licik PKI.
Sehingga, PKI dan PNI-nya Soekarno, kala itu, menjadi kekuatan politik raksasa tanpa pesaing. Sampai kemudian lahir presiden seumur hidup dengan demokrasi terpimpin tanpa ada yang berani mengontrol. Lalu diberlakukan politik Nasakom, dan siapa pun lawan politik yang menolak, pasti dicap subversif dan harus dipenjarakan, termasuk ulama besar Buya Hamka.
Karena kekuasaan telah berada di satu tangan seorang supreme leader Bung Karno yang dikukuhkan sebagai presiden seumur hidup, dan pelaksanaan kebijakan politiknya dikendalikan PKI, maka partai NU kala itu terpaksa menerima konsep Nasakom. Sebab, menurut Rais Aam PBNU KH. Abdul Wahab Hasbullah, jika NU tidak masuk dalam kabinet Dwikora, dapat dipastikan manuver politik PKI untuk menggantikan dasar negara Pancasila dengan komunisme, akan berjalan mulus tanpa ada perlawanan.
Karena itu, partai NU memutuskan masuk kabinet dengan niat li izalatil munkarat—untuk mengadang (jika perlu menghilangkan) kemungkaran politik—dari dalam. Karena, jika NU berada di luar kabinet, selain tidak bisa berbuat apa-apa dan bahkan terancam dibubarkan, juga akan dikejar-kejar sebagai kelompok kontra revolusi.
Meski masuk dalam kabinet, bukan berarti tanpa resiko. NU akan babak belur (bahkan sampai saat ini) masih ada yang menuduh sebagai pendukung Nasakom. Tapi resikonya lebih kecil, karena NU masih bisa berbuat untuk mengimbangi manuver politik PKI. Dan benar, hanya NU yang menentang Bung Karno ketika hendak membubarkan HMI, GP Ansor dan Banser atas desakan DN Aidit, dalam sidang kabinet. (bersambung)
*Choirul Anam, adalah Pendiri dan Penasehat PPKN (Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyah). Pembina GERAK (Gerakan Rakyat Anti Komunis) Jawa Timur.
