SURABAYA | duta.co – Untuk siapa isu ‘Politik Identitas’ mereka buat? Belum jelas. Tetapi, publik sudah ramai dengan isu tersebut. Maklum, sohibul isunya, tak tanggung-tanggung. Presiden Jokowi yang melempar awal, lalu PBNU, kemudian GP Ansor.
Dalam pidato kenegaraan, saat Sidang Tahunan MPR 2022, Presiden Jokowi meminta agar politisi menghindari politik identitas serta politisasi agama demi mencegah polarisasi sosial.
“Saya ingin ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa dari Waktu ke waktu. Konsolidasi nasional harus senantiasa kita perkuat,” demikian Presiden Jokowi 17 Agustus 202.
Sebulan kemudian, PBNU menolak Politik Identitas. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menolak keras segala bentuk politik identitas.
“Kita menolak politik identitas apa pun. Apakah itu identitas etnik, atau pun identitas agama. Termasuk identitas NU gitu. Tidak boleh ada politik identitas. Kita menolak itu,” kata Gus Yahya dalam Launching Press Conference Religion Forum (R20) International Summit of Religious Leaders di The Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Bulan berikutnya, GP Ansor Jawa Timur. Lewat Bendahara Ansor Jatim, Gus Fawait memastikan pihaknya mendukung keputusan PBNU, menolak politik identitas yang mengancam perpecahan di Pemilu 2024 mendatang. Ansor Jawa Timur siap menjadi garda terdepan menolak politik identitas.
“Ansor memastikan di Jawa Timur tidak akan ada lagi politik identitas dan akan membuat Jawa Timur sebagai daerah yang paling kondusif di Pemilu mendatang,” jelas pria asal Jember ini, Kamis 27 Oktober 2022 sebagaimana berita inilah.com.
Tak kalah menarik, sumber duta.co menyebut, bahwa, isu Politik Identitas itu (tampaknya sengaja mereka buat untuk (pertama) menjegal pencapresan Anies Baswedan. Karena itu, ada upaya untuk melebeli Anies sebagai Bapak Politik Identitas.
Kedua, isu Politik Identitas itu sengaja mereka buat untuk memutuskan PKB dengan NU, karena PKB-lah yang selama ini paling sering mengeksploitasi NU. “Jadi, ada benarnya, kalau Anies menjadi target. Dan, PKB juga merasakan menjadi sasaran penggembosan lewat isu Politik Identitas. Karena, PKB selama ini bisa besar lantaran mengerek bendera NU,” tegas seorang doktor dan pengajar di Perguruan Tinggi Surabaya.
Masih menurut lelaki tersebut, menjadi wajar kalau kemudian Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membela mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Apalagi ia sendiri menilai bahwa Anies tak punya rekam jejak dalam memainkan politik identitas.
Pembusukan kepada Anies
Jazilul, sebagaimana berita media, sangsi terhadap tuduhan sejumlah pihak yang menyebut Anies menggunakan politik identitas sejak menang Pemilihan Gubernur DKI 2017. Menurut dia, narasi itu dibuat untuk menjelekkan nama Anies.
“Di mana politik identitasnya Pak Anies? Di mana rekam jejak politik identitasnya Pak Anies? Saya harus sampaikan ini supaya tidak salah paham,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (23/11) sebagaimana warta cnnindonesia.com.
Jazilul minta semuanya fair. “Lihat saja ketika menjadi Gubernur, ketika menjadi aktivis, ketika menjadi, enggak ada. Itu semua, menurutnya saya sedang mereka buat semacam pembusukan kepada Pak Anies,” tambahnya.
Jazilul berpendapat agama Islam kerap jadi korban narasi yang membahayakan dan dimanfaatkan jelang pemilu. Padahal, menurutnya, politisasi hukum dan kapital lebih berbahaya ketimbang meributkan agama. Dia menduga isu politisasi agama sengaja dibuat-buat dan dibiayai pihak tertentu.
“Selalu agama ini menjadi korban, mereka anggap politisasi agama berbahaya, memang. Tapi lebih dari itu menurut saya kita juga harus mewaspadai bahayanya politisasi hukum, politisasi kapital,” kata Wakil Ketua MPR itu.
Dia berujar agama pada prinsipnya terus menyampaikan kedamaian. Jazilul menolak jika agama secara natural mengajarkan kekerasan dan hanya untuk kepentingan politik semata.
“Ada kelompok yang mengatasnamakan agama, seperti halnya juga politisasi kapital, ada segelintir elit kekuasaan pemilik modal yang ngatur, ini juga harus kita waspadai,” ujarnya. (berbagai sumber)
