SURABAYA | duta.co – Tiga tahun sudah, tepatnya 16 Maret 2017, almaghfurlah KH Ahmad Hasyim Muzadi, wafat. Tetapi, sampai detik ini, fatwa-fatwanya terus viral di media sosial nahdliyin. Aba Hasyim, demikian akrab dipanggil, seakan hadir kembali, ketika bangsa ini, khususnya warga NU atau umat Islam, tengah menghadapi masalah baru.
Isu bangkitnya komunisme, geger soal RUU (Rancangan Undang-undang) HIP (Haluan Ideologi Pancasila), serta diamnya elite politik dan tokoh agama terhadap penyimpangan konstitusi negara, dijawab dengan lugas.
Banyak video ceramahnya, dengan berbagai tema, lalu di-share ke publik dan mendapatkan apresiasi umat Islam. Tidak sedikit yang terkaget, karena merasa materinya sangat aktual.
“Subhanallah! Aba Hasyim Muzadi, alfaatihah. Semoga ada yang peduli mengumpulkan seluruh isi ceramah beliau. Video-video seperti ini tidak boleh hilang demi NU dan Indonesia,” demikian salah seorang netizen memberi komentar yang terlihat duta.co, Rabu (22/7/2020).
Kritiknya begitu tajam, dan membuat pendengar tersadar. Misalnya, ketika berbicara soal kelihaian komunis, Aba Hasyim membedahnya dengan logis dan mudah dipahami. Ini terekam dalam acara ‘Tabayyun Kebangsaan –Pemberontakan PKI 1948-1965’ yang digelar PP GP Ansor pada 12 Oktober 2012.
Menurut Kiai Hasyim Muzadi, ada empat kelihaian PKI yang harus dipahami. “Pertama, PKI itu pandai menghapus jejak. Kedua, membersihkan diri. Ketiga, menimpakan kesalahan kepada orang lain, dan keempat, minta orang lain memberi ganti rugi kepada dia. Itu kelakuan PKI wa ala alihi wa shohbihi ajmain,” demikian disampaikan dalam video berdurasi 3 menit 01 detik ini disambut tawa hadirin.
Sehingga, jelas Aba Hasyim, tahun 1948, baru tiga tahun Indonesia merdeka, sudah berani berontak. Lalu, 7 Tahun kemudian, di mana tahun 1955 dia (PKI) bisa ikut pemilu, menjadi nomor 4 pemenang pemilu (Nomor 1 PNI, nomor 2 Masyumi, nomor tiga NU dan nomor empat PKI). Tidak lama setelah itu, dia (PKI) bikin ulah lagi, Gerakan 30 September 1965. Kiai, santri dan jenderal-jenderal dibunuh.
“Sekarang, setelah reformasi, komunisme ini diberi kelonggaran lagi. Ini sudah lewat 13 tahun (dari 1998 ke 2012). Maka sangat mungkin waktu ini, dipakai untuk membersihkan diri, melemparkan (kesalahan) kepada orang lain, sekaligus menuntut orang lain harus membayar kerugian, dan selebihnya dia akan mengusai, karena ada permintaan maaf dari pemerintah.”
“Saya pernah ditanya, bagaimana pendapat saya ketika pemerintah minta maaaf? Saya jawab: Pendapat saya TIDAK ADA HAK pemerintah untuk minta maaf, apalagi kewajiban untuk minta maaf. Jadi kalau pemerintah sampai memberi maaf, itu pemerintannya salah. Urusannya dengan siapa, kok dia minta maaf,” jelasnya.
Kiai Hasyim Muzadi juga mengingatkan sejarah lama komunis (PKI). Komunis dunia ini pernah dipimpin Uni Soviet, pada tahun 1948. Lalu tahun 1965 dipimpin China, dan Indonesia pernah menjadi negara dengan komunis terkuat di seluruh Asia.
“Jadi saya sendiri yang menyaksikan saat itu, saya sendiri tidak membayangkan (awalnya) kalau PKI itu akan kalah. Karena hampir semua sektor, sudah dikuasai PKI. Tapi, wamakaru wamakarallah Wallahu khairulmakirin,” jelasnya.
Khawatir NU Jadi Naumul Ulama
Luar biasa! Aba Hasyim Muzadi juga mengkritisi semakin rapuhnya konstitusi negara. Bahkan, disebutnya, rapuhnya konstitusi negara, itu (ternyata) tidak disadari oleh elit-elit politik, termasuk tokoh-tokoh agama. Padahal, dampaknya sangat merugikan rakyat Indonesia.
Berbicara soal kemiskinan, misalnya, menurut Aba Hasyim, di negeri ini tingkatannya sudah bukan kemiskinan, tetapi pemiskinan (kata kerja). “Jadi di Indonesia itu bukan hanya ada kemiskinan, tetapi proses pemiskinan,” demikian dalam video yang lain, berdurasi 02 menit 17 detik.
Bagaimana proses pemiskinan berjalan? “Ini melalui bocornya simpul di UUD 1945. Ini nanti dibuatlah UU (baru), maka, aset-aset itu (menjadi) dijual semua. Kita terasa kan (sekarang red), pekerjaan sulit seperti ini, tetapi kita tidak tahu, kenapa terjadi begini?,” jelasnya lugas.
Aba Hasyim lalu menyelipkan guyonan menarik, tetapi, mengena. “Kadang-kadang ada pemuda penampilan meyakinkan, tetapi, rokok tetap eceran. HP-nya tiga, pulsanya tidak ada. Gaya-gaya tok, kenapa? Karena pekerjaan tidak ada,” tambahnya.
Ia lalu mengingatkan, bahwa pekerjaan di republik ini sudah pakai outsourcing semua, sehingga pengangguran luar biasa, ekonomi menyentral, hanya dikuasai oleh ekonomi kuat Indonesia, plus ekonomi kuat asing. “Lalu, politik diliberalkan begitu rupa. Sehingga pemimpin ini, sudah tidak sambung lagi dengan rakyatnya.”
“Kalau sampean milih pemimpin, itu tidak bisa nitip apa-apa kepada yang dipilih. Begitu juga yang dipilih pun tidak pernah ingat siapa yang memilih. Maka banyak UU yang dijual, segini, segini,..”.
Kenapa saya ngomong ini? Lanjut Aba Hasyim, karena ini tempat (Indonesia red) adalah tempat untuk berlindunganya umat semua. “Kalau UU di sini jebol, jebol, jebol setiap hari, maka, kita ini seperti menahan banjir tapi dari hilir. Sementara hulunya terus mengirim banjir. Ada 21 UU yang menjual Indonesia itu ke asing. Dari UU tambang, tanah, air, sampai penyewaan lahan’” tegasnya.
Lalu mengapa partai-partai sekarang begitu transaksional? Semuanya harus dihitung dengan uang. Yang menyangkut masalah kesejahteraan umat, ketidakadilan dan lain sebagaiannya, itu juga … (dihitung dengan uang red). “Ruhul jihadnya sudah menurun terus pak. Ada apa-apa, diam saja, alasannya istiqomah,” urainya.
Kiai Hasyim Muzadi juga menyoroti NU. Organisasi ini tidak boleh ikut-ikut diam. “Jadi Nahdlatul Ulama ini kan (artinya red.) bangkit, kok berubah menjadi sukutul ulama (diamnya ulama), itu bagaimana? Kalau begini terus, sebentar lagi bisa naumul ulama (tidurnya ulama). Lha ini umat kita, akan menjadi Ashabul Kahfi semua. Ketika saya menjadi Ketua NU, saya jaga betul, jangan sampai robek NU ini. Begitu saya tidak ada (di PBNU) udah, semua masuk,” jelasnya.
Video kedua almaghfurlah KH Ahmad Hasyim Muzadi ini, juga mendapat apresiasi warga NU dan non-NU. Banyak yang berharap NU kembali menjadi pelopor, berada di garis depan mengadang komunisme dan liberalisasi ekonomi di republik ini. NU tidak boleh menjadi alat partai politik atau kekuasaan. (mky)
