SURABAYA | duta.co – Prof Dr H Rochmat Wahab, Ketua Komite Khitthah Nahdlatul Ulama (KKNU), menegaskan, bahwa, jamiyyah sebesar Nahdlatul Ulama (NU), ini sangat butuh mitra kritis dalam perjalanannya. Harus diakui, bahwa, dengan ‘kebesaran’ NU, semakin banyak kepentingan politik dan individual, yang ‘menumpang’ dan itu bisa ‘membebani’ NU.
“Seakan masih terngiang di telinga ini, bahwa, ada pesan penting dari almaghfurlah KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), bahwa, NU butuh mitra kritis yang kuat, sekuat NU sekarang. Agar jamiyyah kita ini, tetap berada dalam koridor perjuangan para muassis NU,” demikian Prof Dr H Rochmat Wahab, kepada duta.co dalam rilisnya, Jumat (25/2/22).
Menurut Prof Rochmat, berkali-kali Gus Solah berpesan, agar PBNU konsentrasi untuk memperkuat masyarakat madani (civil society). Berpolitik kebangsaan, jauh dari politik praktis. Memperkuat kemandirian, tidak membiarkan politik uang.
“Dan, semua itu sudah teratur dengan apik oleh para masyayikh melalui keputusan kembali ke Khitthah NU 1926. Jika NU kuat menjaga kemandirian, maka, NKRI juga akan kuat, tidak mudah dipecah belah,” tambah Ketua PWNU DIY periode 2011 s/d 2016 ini.
Lelaki kelahiran Jombang ini, memberikan contoh, betapa penting peran PBNU untuk menciptakan suasana batin masyarakat yang kondusif. “Misalnya, masalah warga Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, ini butuh keseriusan PBNU untuk mendampinginya. Apalagi kabar terbaru Amnesty International Indonesia sudah menganggapi hasil penyelidikan Komnas HAM, bahwa, ada penggunaan kekuatan berlebihan yang terjadi di Desa Wadas,” tegasnya.
Karena itu, jelas Prof Rochmat, KKNU harus ikut memperkuat gerakan untuk menjadi mitra kritis PBNU. Yang baik, kita berikan apresiasi, yang kurang ‘trengginas’ kita ingatkan. “In sya Allah KKNU segera membuat pertemuan, mengundang para pakar untuk memberikan kontribusi pemikiran terkait masalah umat mendatang,” tegasnya.
Tidak Mendaftar ke Kemenkumham RI
Soal legal formal, demikian Prof Rochmat, KKNU tetap berpegang teguh pada pesan Gus Solah. KKNU adalah gerakan moral, mitra kritis PBNU, tidak akan terdaftar di Kemenkumham RI. “Saya mendengar ada khitthah ulama nahdliyin (KUN) yang mendaftar ke Kemenkumham, itu bukan domain kita dan bukan KKNU. KKNU tidak pernah mengalami evolusi,” tegasnya.
KKNU, tegas Prof Rochmat, kita perkuat dengan hadirnya tokoh-tokoh NU kultural. Mereka ini NU tulen, pejuang NU yang merasa risih dan ikut bertanggungjawab kalau NU mengalami masalah. “Banyak tokoh NU, dan bahkan dari struktural PBNU, yang ikut memberikan dukungan terhadap gerakan KKNU ini,” tegasnya.
Adapun agenda utamanya, lanjutnya, adalah mengawal NU dalam melayani dan membimbing ummat. “Sehingga tetap sejalan dengan cita-cita para muassis dengan terus melakukan adaptasi terhadap perubahan yang ada, sehingga NU tetap bisa hadir untuk memenuhi misi rahmatan lil ‘alamin,” pungkasnya. (mky)
