SURABAYA | duta.co – Tata kelola negara ini sedang mengalami kekiliruan sehingga terjadi kerusakan ketatanegaraan. Hak politik rakyat dikuasai oligarki.
Hal ini diungkapkan Prof Dr. Daniel M Rosyid Ph.D, saat ‘Rembuk Ketatanegaraan dengan tema ‘Gerakan pemulihan kedaulatan rakyat’ di kawasan Museum NU, Surabaya, Rabu (10/9/2022).
“Negara ini memang sedang tidak baik-baik saja. Kehidupan kita sudah mengalami deformasi yang besar sekali dari cita-cita kemerdekaan. Melenceng dari founding fathers kita,” ungkapnya.
Pemilu yang digelar seharusnya menjadi harapan terjadinya perubahan yang lebih baik, ternyata tidak bisa menjadi way out. “Pemilu malah menjadi alat legitimasi perampokan hak politik rakyat. Hak rakyat hanya berhenti di bilik suara setelah itu diambil alih parpol. Jadi semuanya parpol yang menguasai,” terang daniel.
Pemilu 2024 dianggap tetap tidka bisa menjadi jalan keluar kondisi bangsa saat ini. Jika bergantung pada arsitektur legal ini, lanjutnya, dengan aturan seperti ini, tak ada harapan untuk menjadi lebih baik, malah tambah rusak lagi.
Membuat Kerusakan
Salah satu contonya, munculnya aturan presidential treshold 20 persen yang dianggap sebagai upaya hegemoni dari partai politik. Sehingga, calon yang maju pada pilpres mendatang hanya orang-orang di lingkaran partai politik.
“Tokoh baik tidak akan bisa masuk, karena mengancam oligarkinya. Anies (Baswedan) misalkan akan sulit muncul. Kecuali ada kesepakatan dengan parpol. Ini yang membuat curiga dan berpeluang membuat kerusakan,” tegas Daniel.
Selama presidential treshold merupakan produk dari partai politik, maka, menurutnya masyarakat akan tergantung pada parpol. Sedangkan Parpol penetunya adalah oligarki.
“Ini kerusakannya begitu parah jadi (saat ini) kita lari dari sistem musyawarah. Semua duit yang bicara. money speak to law, tidak hanya merusak sistem tetapi juga merusak ahlak,” pungkasnya. (zal)
