BANGKALAN | duta.co – Tim dari Bagian Pengkajian Lingkungan, Biro Pengkajian dan Strategi (jianlig Biro Jianstra) Mabes Polri turun ke Madura, Selasa (14/3/2017). Tim yang dipimpin langsung Kabag Jianling Biro Jianstra Kombes Anista Rumanujoyo bertemu dengan empat Kapolres se-Madura (Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan) yang juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat di Bangkalan.
Kapolres Bangkalan, AKBP Anisullah M Ridha mengatakan, kedatangan tim Mabes Polri untuk mendata serta mengecek hal-hal yang berpotensi memicu konflik sosial di Madura khususnya saat Pilkada serentak pada 2018 kendatang. Di Madura, tiga kabupaten yakni, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan akan ikut Pilkada serentak.
“Makanya kami undang sejumlah tokoh, termasuk ketua dewan agar memberi masukan ke Mabes, apa saja yang bisa memicu konflik sosial,” katanya.
Pulau Madura, kata Anis, direkomendasikan oleh Polda Jatim ke Mabes Polri sebagai contoh daerah di Jawa Timur yang bisa menangani dengan aman konflik sosial yang muncul saat pilkada.
Menurut Anis, selain memaparkan apa saja yang bisa memicu konflik sosial, semua kapolres juga memaparkan penanganan konflik, bagaimana bentuk kerjasama dengan pemda mengatasi konflik hingga apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi konflik.
Salah satu cara yang biasa dilakukan Polres Bangkalan untuk menekan konflik pilkada adalah mendekati calon bupati dan meminta mereka bertarung secara adil. “Semua baik karena Madura ini jadi contoh penanganan konflik sosial di Jatim,” ujar dia.
Terpisah, Kombes Anista menambahkan inventarisasi potensi konflik sosial diperlukan sebagai bahan untuk kapolri membuat keputusan penangan konflik yang mungkin terjadi pada Pilkada serentak 2018. “Semua polda diberi tugas memetakan potensi konflik sosial di wilayahnya,” tutur dia.
Benarkan Madura jadi sample daerah penanganan konflik sosial? Pria yang akrab disapa Yoyol hanya mengatakan pemetaan potensi konflik sosial pilkada tidak hanya di Madura. “Daerah lain di Jatim juga kami petakan,” ujar dia. net
