KEDIRI|duta.co – Memasuki Hari ke – 4 dalam program 100 Hari Kerja sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kediri terpilih, pada Kamis (04/03) menggelar sosialisasi pencegahan korupsi untuk seluruh kepala satuan kerja bertempat di Pendopo Kabupaten Kediri. Disampaikan Krisna Setiawan, Kepala Kominfo, hadir dalam acara ini, Bupati Kediri, H. Hanindhito Himawan Pramana, Wakil Bupati, Dewi Mariya Ulfa dan Ketua DPRD, Dodi Purwanto.
Dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Direktur Koordinasi Supervisi III, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama. Dalam sambutannya, Mas Bup sapaan akrab Bupati Kediri, ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dari segala bentuk KKN. Kegiatan ini, bagian bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten seiring dirinya menjabat.
“Jadi agenda hari ini, ada penyampaian terkait beberapa hal. Salah satunya KPK punya sistem monitoring pencegahan korupsi. Jadi selama ini diketahui KPK melakukan banyak penangkapan, namun KPK sebenarnya juga melakukan upaya pencegahan. Bila kemudian tertangkap berarti manusianya yang bandel. Resep pencegahan korupsi, menurut saya, yaitu akan selesai dari diri sendiri,” ungkap Mas Bup saat membuka acara ini.
Bupati pun menegaskan bahwa saat maju Pilkada di Kabupaten Kediri, telah berjanji tidak akan mengambil satu rupiah pun saat menjabat. “Saya memutuskan maju dalam Pilkada, berjanji tidak akan mengambil satu rupiah pun. Ibu saya itu salah satu orang yang tidak setuju saat saya memutuskan maju. Lalu ibu Salat Istikharah kemudian berubah pikiran, ya sudah le, kamu sudah selesai dengan diri kamu sendiri. Lalu apalagi yang mau kamu cari, saya jawab tidak ada,” tutur Mas Bup.
Bahwa manusia memiliki sifat demanding, tidak pernah merasa puas, untuk itu, Mas Bup ingin melakukan perbaikan berkelanjutan pada penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai usaha pemenuhan atas pencapaian Monitoring Center for Prevention tahun 2021. Dia pun berharap lebih baik disbanding tahun sebelumnya. Termasuk diharapkan seluruh satuan kerja untuk melakukan pengamanan aset milik pemerintah daerah.
“Pemkab Kediri memiliki aset tanah sebanyak 2017 bidang dengan total luas 57.738 meter persegi. Dari jumlah tanah tersebut telah bersertifikat sebanyak 1004 bidang, sisanya sebanyak 1013 belum bersertifikat. Sehingga presentase tanah adalah 49,78%. Tahun ini, kita menargetkan ada 500 yang akan kita sertifikat dan pemerintah kabupaten akan terus meningkatkan jumlah aset yang bersertifikat,” tegas Mas Bup. Hingga berita ini diturunkan, kegiatan sosialisasi masih berlangsung dengan narasumber Brigjen Bahtiar Ujang Purnama (kin/nng)
