SURABAYA I duta.co – Konflik horizontal yang terjadi antara warga Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan warga Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi mendapat perhatian dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Muhammad Fawait.
Diketahui, konflik warga dua desa tersebut sudah berlangsung lama. Kedua warga desa sama-sama menggantungkan hidupnya dari lahan yang ditanami kopi. Persaingan di antara kedua desa tersebut kian meruncing sehingga menyebabkan kericuhan.
Politikus muda yang akrab disapa Gus Fawait itu sudah memprediksi potensi konflik antar masyarakat tersebut. Menurutnya, itu adalah bom waktu yang tinggal menunggu meledak.
“Masalah ini muaranya dari persoalan kemiskinan yang mayoritas terjadi di pinggir perkebunan dan hutan yang dikelola BUMN. Ini masalah perut yang tak bisa ditunda,” tutur Gus Fawait, Selasa (9/8).
Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini mengingatkan, permasalahan yang terjadi di perbatasan Jember – Banyuwangi atau daerah lainnya ini tak hanya menjadi tanggung jawab pemda setempat, atau Pemprov Jatim. Sebab obyek yang menjadi sengketa adalah lahan yang dibawah penguasaan BUMN, baik Perhutani mau pun PTPN.
Gus Fawait mengungkapkan Pemprov mempunya keterbatasan kewenangan pada lahan yang dibawah penguasaan Perhutani dan PTPN. Pasalnya, itu ranah pemerintah pusat, dalam hal ini BUMN.
“Saya apresiasi Bu Gub yang langsung datang ke lokasi, meski pun pemprov tidak bisa dipersalahkan dalam hal ini. Karena lahan itu dibawah kendali pusat atau Kementerian BUMN. Sehingga harus ada sinergitas dan koordinasi terpadu antara pusat dan daerah untuk mengatasi masalah ini,” ujar Bendahara GP Ansor Jatim tersebut.
Penerima penghargaan Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif 2020 dari Forkom Jurnalis Nahdliyin ini mengingatkan pesan Presiden Jokowi, bahwa BUMN harus bisa mensejahterakan masyarakat dengan menjadi pengungkit ekonomi. Sehingga orientasi BUMN tak hanya sekedar profit oriented atau semata-mata mencari keuntungan.
Karena itu, Gus Fawait mengingatkan BUMN punya misi mulia serta misi sosial untuk mengangkat perekonomian masyarakat di sekitar lahan yang dikuasai PTPN atau Perhutani. Karena itu, BUMN tidak boleh tutup mata dengan kemiskinan yang terjadi di sekitar mereka. Harus ada program pengentasan kemiskinan yang mereka lakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar.
“BUMN beda dengan perusahaan swasta yang murni profit oriented. BUMN punya misi sebagai pengungkit ekonomi masyarakat, memberi efek positif bagi masyarakat. Dengan begitu masyarakat merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya,” tandasnya. (zi)
