JAKARTA | duta.co – Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) meminta dukungan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti agar nuklir dimanfaatkan oleh bangsa ini sebagai sumber energi.
Permintaan dukungan itu disampaikan Ketua Umum HIMNI Susilo Widodo saat beraudiensi dengan LaNyalla di kantor DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (8/8/2022).
Ketum HIMNI hadir bersama Sekjen HIMNI Mudjiono, Dra. Susyati (Wasekjen), Bakrie Arbie (Dewan Pakar HIMNI), Petrus Gunarso (Bendahara Umum) dan Markus Wawan (Wakil Ketua Dewan Pendiri HIMNI).
Sementara itu Ketua DPD RI didampingi anggota DPD RI asal Lampung, Bustami Zainudin, anggota DPD RI Banten Habib Ali Alwi dan Andiara AH, Eni Sumarni (Jabar), Sukiryanto (Kalbar) dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.
“Kami sengaja minta dukungan pada Pak Ketua DPD RI karena dalam catatan kami sudah dua kali Pak LaNyalla mendukung pembangunan PLTN di Indonesia. Pertama saat pidato di Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2021 dan ketika bertemu Dewan Energi Nasional (DEN) belum lama ini,” ujar Susilo.
“HIMNI berharap pernyataan pro nuklir sebagai sumber energi tersebut disuarakan kembali,” imbuh dia.
HIMNI menurutnya sudah lama memperjuangkan lahirnya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia. Namun upaya itu belum berhasil juga karena kebijakan pemerintah yang belum memberi prioritas pada nuklir.
“Kami sudah sering diminta melakukan kajian nuklir sebagai sumber energi, tetapi karena kurangnya komitmen go nuklir dan pemerintah juga secara resmi belum ada declare ingin nuklir jadi energi, makanya kita masih alami kesulitan,” katanya.
“Suplai energi terbesar ke depan jawabannya adalah nuklir. Banyak negara yang sudah membangun PLTN karena mereka tahu nuklir merupakan energi bersih, energi hijau dan ramah lingkungan. Atas dasar itu PLTN seharusnya dimulai di negara ini,” tukas dia.
Markus Wawan yang merupakan Dewan Pendiri HIMNI mengucapkan terimakasih kepada LaNyalla yang di berbagai kesempatan mendukung penggunaan energi nuklir. Memang sudah saatnya nuklir menggantikan energi batubara.
“Dibandingkan dengan energi terbarukan lainnya, nuklir lebih efisien. Contohnya perbandingan kekuatan 1 kg uranium itu setara dengan 100 ton energi batubara. Kemudian kalau tenaga surya untuk hasilkan 1 megawatt butuh lahan 1 hektar, sementara 1 unit PLTN yang menghasilkan 1000 megawatt cuma butuh lahan 1 hektar,” papar dia.
Karena itulah Markus berharap energi nuklir tidak menjadi opsi terakhir di dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN). Apalagi pemerintah sedang mendorong bauran energi sebesar 23% pada 2025 mendatang.
“Menurut saya, jika tidak melibatkan nuklir untuk mengejar target bauran energi tersebut, maka target itu akan sulit tercapai,” tukas Markus.
Menanggapi hal itu Ketua DPD RI menyatakan kalau dirinya secara tegas mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir.
“Sikap saya sudah tegas. Saya dukung pembangunan PLTN. Itu sudah saya suarakan tahun lalu, bahkan di hadapan Presiden Jokowi,” tegasnya.
“Tetapi rupanya masih ada segelintir oligarki ekonomi yang jadi penikmat kue energi fosil. Ini yang saya sebut segelintir orang yang menyandera kebijakan negara untuk kepentingan mereka. Sehingga subsidi energi negara terus membesar,” tandasnya.
Sementara, negara-negara lain sudah melakukan penghematan melalui energi nuklir. Termasuk penggunaan bahan bakar kapal laut dengan nuklir.
Sementara anggota DPD Kalbar Sukiryanto mengatakan provinsinya sudah siap menjadi lokasi PLTN, di satu pulau kosong yang ada di Kalbar. (*)
