SURABAYA | duta.co – Gagasan kandidat Wali Kota Surabaya Ahmad Nawardi untuk mengalokasikan anggaran Rp200 juta untuk tiap RT per tahun mendapat respon banyak pihak. Hal ini sebagai upaya untuk memeratakan pembangunan Kota Surabaya.
Gagasan ini mendapat respon dari pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surochim Abdussalam. “Ide itu progresif!” katanya, Selasa (19/11/2019).
Menurutnya, para calon pemimpin kota harus berani bikin terobosan seperti itu dan pasti akan punya multiefek jika tidak ada penyimpangan. “Saya pikir itu akan menjadi pematik dan juga pengungkit untuk tumbuhnya partisipasi dan semangat gotong royong di level bawah. Kalau pengen cepat dan merata saya pikir ide progresif,” paparnya.
Lanjutnya, Harus diakui seiring dengan majunya peradaban yang memasuki era virtual, mengikis semangat kebersamaan dan gotongroyongan itu. Dengan insentif dana RT akan bisa mengembalikan modal sosial itu sekaligus bisa mematik dana partisipasi warga secara sukarela.
“Apalagi jika pekerjaan fisik biasanya akan lebih bagus dikerjakan gotong royong selain juga bisa menambah kerja padat karya dari warga,” ungkap peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC).
Apakah dana Rp200 juta per RT masuk akal? menurutnya masih dalam tahap wajar untuk kelas kota besar seperti Surabaya atau DKI Jakarta tergantung jumlah APBDnya.
“Problem sebenarnya menurut saya bukan ada besarannya, tetapi pad proses learning pengelolanya. Mereka kan juga perlu pengalaman mengelola dana insentif RT. Jika tahun pertama bagus maka bisa ditingkatkan pd tahun berikutnya. Ya lebih baik diambil angka moderat dulu jangan terlalu besar nanti malah mindahin korupsi,” paparnya.
Sebelumnya, kandidat Walikota Ahmad Nawardi muncul dengan gebrakan pemerataan pembangunan Surabaya. Salah satunya dengan mengalokasikan dana Rp200 juta untuk setiap RT di Surabaya.
Langkah ini dinilai efektif untuk memberikan pemerataan pembangunan infrastruktur, ekonomi hingga SDM di setiap sudut ibukota provinsi Jawa Timur ini.
Anggaran Rp200 juta setiap RT per tahun atau total Rp1,8 triliun untuk 9.271 RT di seluruh Surabaya, dianggap cukup ditopang oleh APBD Surabaya yang nilainya sekitar Rp10,3 triliun.
“Rp1,8 triliun itu berarti sekitar 17 sekian persen dari APBD (Rp10,3 triliun), tidak sampai 20 persen,” kata Nawardi.
Jadi angka sebesar itu tidak membebani APBD Surabaya? “Saya kan lama di Banggar, di (DPRD) Jatim juga Banggar, di pusat (DPR RI) juga Banggar, jadi paham postur anggaran,” tegas anggota DPD RI tersebut. zal
