SURABAYA I duta.co – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 segera dimulai. Hal itu dimulai dengan penyampaian nota R-APBD 2023 oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa di hadapan seluruh anggota DPRD Jatim.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim Muhammad Fawait berkomitmen mengawal Gubernur Khofifah dalam pembahasan R-APBD 2023 agar APBD 2023 tepat waktu. Karena itu, ia menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Gerindra di seluruh komisi untuk aktif mengikuti pembahasan R-APBD 2023.
“Fraksi Gerindra di DPRD Jatim akan mengawal Gubernur dalam pembahasan R-APBD 2023 agar APBD 2023 tepat waktu. Saya sudah instruksikan seluruh anggota Fraksi di setiap komisi aktif mengikuti pembahasan R-APBD 2023,” kata pria yang akrab disapa Gus Fawait itu, Jumat (30/9/2022).
Politikus muda Gerindra yang namanya kerap masuk dalam bursa pilgub sebagai cawagub potensial ini juga mengingatkan seluruh anggota Fraksi Gerindra di DPRD Jatim untuk mengawal program pro rakyat dan pro wong cilik. Karena itu, pihaknya akan memperjuangkan program yang bersifat padat karya.
Gus Fawait melanjutkan, dengan program pro rakyat maka multiplier effect-nya akan terasa. Rakyat, terutama di pedesaan bisa dilibatkan dalam pembangunan yang peruntukannya juga untuk rakyat.
“Dengan program padat karya, rakyat sudah bisa merasakan manfaat mulai proses pembangunan dimulai hingga selesai. Dengan menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar, secara otomatis menumbuhkan perekonomian di sekitar proyek pembangunan. Ini yang disebur multiplier effect,” ujar pengasuh Pondok Pesantren Nurul Chotib, Al Qodiri IV Jember itu.
Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini pun menyoroti kemiskinan di Jatim. Menurutnya, selama ini Gubernur Khofifah sudah on the track dalam program penanggulangan kemiskinan. Terbukti angka kemiskinan di Jatim terus menurun, bahkan penurunannya tertinggi dibandingkan provinsi lain.
Karena itu, pihaknya akan terus mensupport program gubernur yang pro rakyat, diantaranya pemberdayaan UMKM dan petani. Menurutnya, pemerintah perlu memberi insentif kepada petani, peternak dan pelaku UMKM yang terpukul pasca kenaikan harga BBM dan dua tahun terakhir dihantam pandemi, serta wabah PMK.
“Dalam P-APBD 2022, Gubernur menghapus pajak kendaraan bermotor bagi ojek online dan angkutan umum, disamping subsidi bagi rumah tangga miskin. Kami berharap program pro rakyat seperti itu berlanjut di APBD 2023,” pungkas Presiden Laskar Sholawat Nusantara ini. (zi)
