PASURUAN | duta.co – Pasca audensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan, di Gedung Dewan pada Senin (30/9) kemarin. Kegiatan dilanjutkan ke kantor Bupati Pasuruan, Selasa (1/10) siang. Belasan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tergabung Forum Rakyat Untuk Transparansi (Fortran), menemui Sekda, Agus Sutiadji.
Sekda yang didampingi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Luly Noermadiono dan Ketua Bappeda Kabupaten Pasuruan, Ikhwan. Dalam dialog di ruang kerja Sekda Agus, para aktivis ini menyoal transparansi anggaran yang dikelola oleh Pemkab dianggapnya kurang transparan. Sehingga masyarakat tak tahu.
Maulana dari LSM Kipas, mengungkap penggunaan anggaran yang seharusnya diketahui oleh publik, transparansi, seperti penggunaan dana hingga persoalan pengeluaran untuk belanja dan sebagainya yang semestinya menurut Fotran, pemakaian anggaran lebih terbuka. “Dengan transaparansi ini agar masyarakat tahu,” kata Maulana.
Fortran menduga bahwa selama ini kurang terbukanya sistem penggunaan anggaran khususnya anggaran perjalanan dinas, dan hasil dari pendapatan asli daerah (PAD) seperti apa transparansinya selama ini. “Sebab tidak ada informasi berapa besar anggaran yang digunakan, lalu hasil dari penggunaan anggaran itu,” tegas dia.
Ia mencontohkan kegiatan perjalanan dinas luar kota, berapa anggaran yang digunakan, hingga apa hasilnya selama ini tidak terbuka. “Masyarakat sama sekali tidak tahu secara rinci karena tidak pernah disampaikan ke publik. Karenanya sesuai hak publik untuk mengetahui penjelasan penggunaan anggaran tersebut,” terang Maulana.
Terkait pengawasan penggunaan anggaran Fortran inginkan agar transparansinya diutamakan. Mereka desak agar Fortran bisa ikut mengawasi. Sehingga dari kesimpulannya, informasi publik bisa diketahui masyarakat. “Kami tidak mau dilibatkan. Namun paling tidak transparansi anggaran terealisasi,” ungkap Ayik Suhaya, dari LSM Lira.
Di kesempatan sama, Lujeng Sudarto, Direktur Pusaka juga memberikan catatan kepada pejabat Pemkab terkait PAD dan pajak. Ia meminta kepada Sekda untuk memberikan informasi secara terbuka. “Kami akan meminta informasi tertulis secara berkala. Kalau tak diindahkan, kami akan bawa ke Komisi Informasi Publik (KIP),” urainya.
Sementara itu, Sekda Agus Sutiadji mengungkapkan bahwa selama ini, terkait masalah anggaran yang dipertanyakan oleh Fortran, sudah dijelaskan secara rinci di website Pemkab Pasuruan. “Di website resmi sudah detail seluruh penggunaan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah,” jelas Agus. (raf)
