KEDIRI | duta.co – Puluhan warga Desa Mojosari Kecamatan Kras mengatasnamakan Forum Komunikasi Peduli Mojosari (FKPM), pada Selasa (10/12) mendatangi balai desa. Tujuannya meminta pertanggungjawaban Kepala Desa Ali Mustofa, berdalih ada undangan rapat di Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. Meski demikian koordinator aksi, Didik Setiawan menyatakan akan menggelar aksi serupa dengan massa lebih banyak pada Kamis besok.
Mengajukan empat tuntutan ;
- Menagih sertifikat telah bertahun-tahun tidak ada kejelasannya
- Meminta transparansi penggunaan dana desa dan dana lainnya secara rinci dan detail
- Meminta penjelasan adanya rangkap jabatan di pemerintah desa
- Meminta pertanggungjawaban mobil jenasah seharga Rp. 30 juta hingga sekarang belum terealisasi
Sedikitnya 50 orang perwakilan warga ini, pada pukul 08.00wib mendatangi balai desa dengan ditemu sejumlah perangkat desa termasuk Sekretaris Desa, Happy Cahya. Karena ketidakhadiran kepala desa, pertemuan tersebut berakhir deadlock dan massa akan kembali menggelar aksi.
“Bahwa aksi tadi adalah kita sebagai forum komunikasi, menghimpun permasalahan yang ada di masyarakat tentang kinerja perangkat desa. Soal status petak bidang, meminta penjelasan status perangkat yang merangkap dua jabatan, terakit SPJ pertanggungjawaban anggaran digunakan untuk pembangunan. Pokoknya di desa ini tidak jelas dan masih banyak lagi yang permasalahan yang belum diselesaikan,” ucap Muhibul Fauzi, salah satu peserta aksi ditemui usai pertemua di balai desa.
Kamis Kembali Aksi
Tujuan aksi ini, ditambahkan Muhibul Fauzi, membenahi kinerja perangkat, seharusnya memberikan informasi transparan dan bisa dipertanggunjawabkan. “Harapannya supaya ada transparansi kinerja perangkat kepada masyarakat, dalam segala hal. Baik urusan administrasi pembangunan atau tentang kebijakan-kebijakan pemerintah desa,” jelasnya.
Terlihat jengkel karena Kades Ali Mustofa akan mengakhiri masa jabatan pada bulan ini, Didik Setiawan menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan membawa massa lebih besar. “Bahwa masyarakat ini butuhnya keterbukaan penggunaan dana, tidak ada tujuan lain. Buat apa saja Anggaran Dana Desa serta dana lainnya, harus disampaikan secara terbuka dan bisa dipertanggunjawabkan atas penggunaan anggaran tersebut,” tegas Didik Setiawan.
Termasuk soal sertifikat, dimana warga telah diminta melunasi tapi bertahun-tahun tak kunjung diserahkan bukti kepemilikan tanah tersebut. Atas permasalahan ini, Happy Cahya menyampaikan ini sebenarnya hanya permasalahan kesalahpahaman. “Cuma salah paham, sudah selesai masalahnya dan bukan masalah serius,” ungkap Sekretaris Desa saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. (bub/nng)
