Suasana pertemuan para kiai (Komite Khitthah 26 NU) di Tebuireng Jombang. (FT/MKY)

SURABAYA | duta.co – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Surat Keputusan No 420/A.II.04.d/10/2019 tentang Tempat Penyelenggaraan Muktamar NU ke-34, memutuskan,  bahwa, Muktamar NU ke-34 akan dilaksanakan di Provinsi Lampung.

Salah satu point menimbang berbunyi: “Bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah membentuk tim survey yang bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap beberapa wilayah yang mengajukan diri menjadi tempat pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34,” demikian SK tertanggal 11 Shafar 1441 H atau Kamis, 10 Oktober 2019 yang diteken Pejabat Rais Aam KH Miftachul AKhyar, Katib Aam KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum Prof Dr KH Said Aqil Siroj dan Sekretaris Jenderal Dr Ir H A Helmy Faishal Zaini.

Dalam SK tersebut juga diputuskan, bahwa, hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dengan demikian, final sudah soal tempat pelaksanaan Muktamar ke-34 NU, karena selama ini masih ada wacana atau kemungkinan di Jawa Barat.

4 Pesan Penting Komite Khitthah 26 NU

Sementara itu, Komite Khitthah 26 NU yang diketuai KH Salahuddin Wahid (Gus Solah) terus mewanti-wanti agar pelaksanaan muktamar benar-benar bersih dari kepentingan politik praktis. Muktamar ke-33 NU di Jombang, harus menjadi pelajaran bersama.

“Ada empat pesan penting yang disampaikan para kiai. Pertama, jangan sampai muktamar NU nanti dikotori dengan politik uang. Kedua, jangan sampai jamiyah NU ini dikendalikan oleh partai politik. Ketiga, jangan sampai muktamar NU nanti kemasukan premanisme dan, keempat, kita harus jaga sekuat tenaga, jangan sampai akidah ahlussunnah waljamaah NU disusupi paham mu’tazilah dan liberal. Ini pesan para kiai,” demikian disampaikan H Agus Solachul A’am Wahib Wahab, salah satu inisiator berdirinya Komite Khitthah 26 NU kepada duta.co.

Menurut Gus A’am, panggilan akrabnya, empat hal ini harus terus disampaikan agar jamiyah ini, selamat. Karena politik NU itu bukan perebutan kekuasaan, bukan berebut jadi menteri, melainkan politik kebangsaan, keummatan dan kenegaraan. “Tugas besar NU adalah menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga keutuhan NKRI,” tegasnya.  (mky)