MALANG | duta.co – Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kota Malang untuk periode 2019 mampu menembus nilai bagus. Ini merupakan skor BB yang ke empat kalinya setelah periode pelaporan tahun 2016, 2017 dan 2018.
Piagam penghargaan diterima secara langsung oleh Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, pada acara SAKIP Awarding 2019 yang diselenggarakan Kementerian PAN RB RI di Hotel Inaya Puri, Kabupaten Badung, Bali.
“Ini (penghargaan) wujud dari komitmen Pemerintah Kota Malang untuk senantiasa mengedepankan kinerja yang berbasis pada mutu pelayanan publik dan outcome. Dan, itu patut kita syukuri, meskipun masih banyak hal yang perlu terus ditingkatkan karena empat tahun kita stagn (berhenti) di BB,” ungkap Sofyan Edi Jarwoko, di Bali (27/1 ’20).
Selanjutnya Wawali ini menyampaikan pula, tentu, Pemerintah akan terus memacu agar pada saatnya kota Malang harus mampu meraih skor A. Oleh karenanya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan terus dibangun. Salah satu instrumen yang dilakukan adalah memastikan sebagai mana pesan Gubernur Jatim, Bu Khofifah, bahwa program kegiatan tidak semata ter “send” tapi benar-benar ter “delivery” (tersampaikan dan diterima penerima manfaat secara langsung, red).
“Makanya dokumen Lelang Kinerja terus kita cermati. Kami berharap melalui lelang kinerja, orientasi pada outcome makin kuat. Target terukur jelas dengan komposisi anggaran yang terukur pula,” tutur Wakil Walikota ini.
Karenanya, rightsizing atau restrukturisasi SOTK di 2020 ini juga dalam rangka fokus tusi (tugas fungsi) sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi yang itu tentu menjadikan in-efisiensi. Harapannya tahun berikutnya dengan disertai langkah-langkah tersebut, nilai A mampu kita raih.
Mengusung semangat peningkatan mutu kinerja, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI menggelar ajang penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kepada 161 Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah II. Meliputi Pemprov dan kabupaten/kota di DKI, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Presiden Jokowi juga terus-menerus menyerukan kepada instansi pemerintah untuk menerapkan e-government dalam membantu pelaksanaan tugas, menerapkan money follow program sebagai dasar penggunaan anggaran, menghentikan segala bentuk pemborosan, serta memfokuskan pelaksanaan tugas pada pencapaian kinerja.
“Efisiensi dalam birokrasi hanya dapat terjadi apabila akuntabilitas dapat diwujudkan oleh birokrasi itu sendiri. Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil atau kinerja hanya akan tercapai apabila birokrasi dapat menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan baik, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan SAKIP,” respon Bung Edi, Wawali Malang, atas pesan Ke Men PAN RB RI.
Setiap tahun Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah.dah
