LAMONGAN | duta.co – Setelah menyampaikan pendapat dan pandangan masing-masing pekan lalu, Eksekutif dan Legislatif Lamongan menyampaikan masing-masing jawabannya. Demikian dalam Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan terhadap 2 (dua) Raperda Usulan Pemerintah Daerah dan Jawaban Fraksi atas Pendapat Bupati atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Lamongan tahap II Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Kamis (1/12).
Menanggapi harapan para fraksi, Wabup Abdul Rouf menyatakan perlunya pengaturan larangan dan hukum bagi peminta-minta. Dapat disampaikan, satpol PP sebagai penegak hukum Perda telah berupaya melakukan pendekatan kepada Dinsos untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Pernyataan wabup ini sebagai jawaban atas Fraksi Partai Kebangkitan Bagsa (PKB), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)dan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), atas Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
Sedangkan menanggapi catatan yang disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terkait tertib lingkungan, Pemerintah Daerah telah melakukan penyisiran sampah liar di pinggir jalan, mengupayakan adanya TPS di spot-spot tertentu hingga penambahan armada sampah.
Kemudian terhadap pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (PNRI) dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir dapat disampaikan, Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi, monitoring, evaluasi serta memberikan sanksi kepada petugas parkir yang tidak disiplin.
Wabup Abdul Rouf juga mengungkapkan, parkir di RSUD, puskesmas, Pasar dan tempat khusus parkir bukan termasuk jasa pelayanan parkir berlangganan. “Terhadap petugas yang dinilai kurang profesional, Pemda melalui Dinas Perhubungan melakukan pembinaan secara rutin,” katanya.
Sementara itu, disampaikan juru bicara fraksi Gerindra, Imam Fadlli, pihaknya menyampaikan terima kasih atas masukan serta dukungan terhadap raperda penyelenggaraan toleransi kehidupan masyarakat. Juga raperda pemberian nama jalan dan sarana umum, serta raperda penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
“Segala perbedaan persepsi yang mungkin terjadi dalam pembahasan raperda ini, mudah-mudahan dapat dilakukan harmonisasi dalam pembahasan di tingkat pansus, guna memperoleh rumusan raperda yang baik dan berkualitas,” tuturnya. (dam)
