JAKARTA | duta.co – Pertanyaan Edy Mulyadi, wartawan senior terkait Ibu Kota Baru (IKN) dan diamnya Menhan Prabowo Subianto, terus menggelinding di ranah publik. Banyak yang mengaitkan Edy dengan partai politik PKS yang posisinya sering berseberangan dengan pemerintah.
Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri, menyampaikan, bahwa pernyataan Edy Mulyadi tentang Kalimantan tidak ada sangkut pautnya dengan PKS.
Mabruri menegaskan, Edy Mulyadi memang pernah menjadi caleg PKS, namun setelah proses pemilu usai, hingga kini yang bersangkutan tidak ada dalam struktur level mana pun. Dia bukan pejabat struktur PKS.
“Sehingga sama sekali tidak ada kaitan PKS dengan pernyataan yang bersangkutan. Segala sikap resmi PKS tersampaikan oleh Juru Bicara Resmi DPP PKS dan juga Anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan tupoksi dan bidang. Sikap resmi PKS bisa kita lihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS,” ujar Mabruri, Ahad (23/01/2022).
Konstitusional
Mabruri menegaskan sikap resmi PKS terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tersampaikan dalam forum-forum yang konstitusional oleh Fraksi PKS sesuai tugas dan wewenang Anggota DPR RI. PKS juga tidak pernah menyerang pribadi, karena yang menjadi konsen partai ini adalah kebijakan pemerintah.
“Penolakan PKS terhadap pemindahan IKN itu dalam ruang konstitusi, ada jaminan Undang-undang sehingga sikap penolakan PKS di DPR adalah langkah yang konstitusional dengan argumentasi yang amat rasional. Sikap PKS sebagai penyeimbang pemerintah bukan berarti bersikap asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik,” ungkapnya.
Mabruri juga berharap perbincangan soal IKN harus kita bawa ke publik dengan iklim perbincangan yang sehat.
“Anggota Fraksi PKS juga banyak yang mengundang, terutama dalam berbagai forum publik termasuk oleh media dan menginginkan perbincangan soal IKN juga jadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat dalam bingkai demokrasi,” ujar Mabruri. (net)
