Tampak Kholili (tengah-kopiah). FT/IST

SURABAYA | duta.co – Berita regnews.com berjudul: “PBNU Desak KPK Bongkar Kasus KPU Sampai ke Petinggi PDIP” terus viral di medsos, Sabtu (18/1/2020). Begitu juga dukungan untuk Kiai Said Aqil Siroj, atas pernyataannya, terus berdatangan.

Para pegiat anti-korupsi mendukung pernyataan PBNU, serta mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk berani masuk di dapur partai penguasa, PDI-P. Jangan sampai ada tebang pilih. Hukum hanya tajam  ke bawah, tumpul ke atas.

“Kita dukung sikap PBNU. Jangan sampai KPK ragu mengusut kasus korupsi. Jika perlu, dalam kasus KPU, usut tuntas petinggi PDI-P. Begitu juga dugaan korupsi oleh petinggi PKB, usut tuntas, jangan ada tebang pilih,” demikian disampaikan Kholili, Koordinator Aliansi Pemuda Nahdliyin Anti Korupsi (APIK), kepada duta.co, Sabtu (18/1/2020).

Dalam berita regnews.com, KPK diminta tak tebang pilih dalam mengungkap kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan yang diduga melibatkan petinggi PDI Perjuangan (PDIP).

Permintaan itu, tulis regnews.com, disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj seraya memberikan dukungan terhadap operasi tangkap tangan KPK.

Ia mengatakan, KPK harus juga menyasar kepada pejabat dengan level yang tinggi. “Harus juga tajam ke atas, bukan hanya tajam ke bawah dan samping,” kata dia di Jakarta, Minggu 12 Januari 2020.

Sebelumnya, KPK menangkap Wahyu Setiawan pada Rabu 8 Januari 2020. Wahyu diduga menerima suap Rp 900 juta terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR dari PDIP. Kasus ini menyeret nama Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Karena ada tersangka yang keceplosan menyebut, uang suap diperoleh dari Hasto.

KPK Jangan Kendor

Menurut Kholili, masyarakat luas mengapresiasi kerja KPK belakangan ini. Kejadian OTT di sejumlah daerah, termasuk Pemkab Sidoarjo, menunjukkan, bahwa KPK masih seperti yang dulu.

Menurut mahasiswa Pasca Sarjana UIN-SA Surabaya ini, rakyat berharap KPK sekarang lebih berani. Karena modus korupsi sudah membabi buta.

“Karenanya, kami mendukung pernyataan Ketua Umum PBNU, bahwa, KPK tidak boleh tebang pilih. Termasuk pimpinan PKB yang pernah dipanggil, tetapi tidak datang, mesti segera ditindaklanjuti,” jelasnya. (mky)