SURABAYA | duta.co – Komisi E DPRD Jatim bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim mengunjungi Kabupaten Mojokerto, Kamis (4/2/2021) lalu dalam rangka membahas upaya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya mengantisipasi dan penanggulangan bencana (mitigasi) di Jatim.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPBD Kabupaten Mojokerto itu dipimpin anggota Komisi E dapil Jatim X (Jombang, Mojokerto, Kota Mojokerto), Suwandi. “Kami ingin memastikan upaya strategis dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengantisipasi bencana di Jatim,” kata politisi asal Fraksi Partai NasDem saat dikonfirmasi Jumat (5/2/2021).
Suwandi menjelaskan bahwa Jatim merupakan satu salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi tinggi rawan bencana alam. Termasuk di Kabupaten Mojokerto.
Bahkan berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jatim masuk dalam tiga besar sebaran terbanyak potensi bencana. Dari total 263 bencana secara nasional, sebaran bencana terbanyak terjadi di Jateng (46 titik kejadian) disusul Jatim (42 titik) dan Jabar (36 titik).
Di Kabupaten Mojokerto sendiri potensi bencana alam yang ada meliputi banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, hingga kekeringan.
“Kami juga mendapat informasi adanya bencana longsor di Desa Begaganlimo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto,” kata politisi asal Mojokerto ini.
Selain upaya penanganan bencana, Komisi E juga mengingatkan upaya preventif untuk mengantisipasi dampak bencana terlampau besar. Diantaranya, dengan memberikan sosialisasi tanggap bencana kepada masyarakat.
“Kalau memang perlu anggaran bisa ditambahkan. Kami mengingatkan masing-masing kepala daerah, baik di kabupaten maupun provinsi untuk memperhatikan ini,” jelas Ketua DPD Partai NasDem Kab Mojokerto ini.
Turut hadir pula anggota Komisi E DPRD Jatim lainnya, Hartoyo (Demokrat), A Basuki Babussalam (PAN), Ida Bagus Nugroho, Deni Wicaksono (PDIP), Adam Rusydi (Golkar), (PDIP) dan Mathur Husairi (PBB).
Sementara itu, Sekretaris BPBD Jatim Erwin Indra Widjaja memastikan bahwa penanganan dan mitigasi bencana telah dilakukan dengan berbagai upaya. “Memang perlu adanya dukungan, termasuk peralatan penanganan bencana,” katanya.
“Kami targetkan bisa menurunkan indeks risiko bencana (IRP) sehingga membutuhkan kerjasama semua pihak. Baik, rekan di legislatif, pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat umum,” kata Erwin didampingi Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto M Zaini.
Senada, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim Gatot Subroto menambahkan berbagai upaya dalam mitigasi bencana telah dilakukan pihaknya, baik dengan menggandeng masyarakat secara umum maupun kelembagaan.
“Kami siapkan program desa tangguh bencana, santri tangguh bencana, masjid tangguh bencana, hingga mengandeng universitas yang memiliki perhatian terhadap antisipasi bencana. Diantaranya melalui KKN tematik,” kata Gatot.
Bahkan pihaknya juga melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk memberikan pendidikan mitigasi sejak dini. “Kami menyedikan tenda pendidikan bencana yang bisa dikunjungi adik-adik TK dan SD untuk belajar sambil bermain,” tambahnya.
Kendati tahun ini, anggaran penanganan dan penanggulanagan bencana mengalami refocussing (untuk Covid-19) namun pihaknya tetap mengupayakan kegiatan preventif bisa dimaksimalkan. (ud)
