JEMBER | duta.co – Salah satu hambatan untuk mewujudkan Jember menjadi Kota Layanan Publik adalah masih ada sisa-sisa dari birokrasi pemerintahan yang masih sulit untuk berubah menyesuaikan diri melayani rakyat. Oleh karenanya mutlak penuntasan agenda reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan yang bersih, bebas korupsi-kolusi-nepotisme (KKN) dan melayani rakyat. Kehadiran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Jember sangat membantu mewujudkan Jember bersih dari korupsi.
Hal ini disampaikan dr. Faida, MMR yang kini cuti sebagai bupati Jember karena maju dalam pilkada Jumat (16/10) menanggapi kedatangan KPK di Jember baru-baru ini.
“Kedatangan KPK memeriksa justru mempercepat reformasi birokrasi di Jember. Semua pihak harus membantu KPK, karena ini semua untuk mempercepat Jember menjadi Kota Layanan Publik yang bersih dari KKN,” tegasnya kepada pers.
Menurut Faida, KKN masih kuat menjadi penghalang untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Hambatannya adanya oknum di Jember yang masih mempraktekkan cara-cara lama.
“Sehingga refomasi birokrasi tidak mudah dilakukan dan pelayanan publik sering mengalami hambatan. Misalnya, masih banyak kebijakan bantuan untuk rakyat yang belum tepat sasaran, sehingga yang berhak justru belum menerima,” jelasnya.
“Siapa yang menghambat? Saya tidak perlu sebut siapa. Yang penting, lima tahun kedepan tidak boleh lagi ada yang menghambat pelayanan rakyat dan pembangunan di Jember. Kita berterima kasih KPK ikut membantu,” ujarnya.
Faida menegaskan memang membutuhkan gerakan anti korupsi yang luas melibatkan masyarakat dan seluruh kekuatan pemerintah untuk memberantas KKN di semua lini di Jember.
“Untuk itu kami sudah siapkan berbagai rencana dan program khusus melawan KKN lima tahun kedepan. Rakyat harus terlibat. Karena selama ini dirugikan,” tegasnya.
Tidak Mentolerir KKN
Selama lima tahun memimpin Jember, dokter Faida dikenal tidak mentolerir KKN di Pemerintahan Kabupaten Jember. Disiplinnya yang keras ini yang mengganggu kepentingan pihak yang tidak mau berubah.
“Jadi wajar kalau mereka sekarang berupaya untuk mendeskreditkan Bupati Faida. Karena kenikmatan mereka melakukan KKN yang sudah berlangsung sebelum Faida berkuasa langsung macet,” ujar Mohammad Lutfi, mahasiswa yang berkuliah di Universitas Jember secara terpisah.
Ia juga menjelaskan, belakangan menjelang Pilkada 2020 oknum-oknum itu giat untuk menghambat Faida maju kembali menjadi bupati Jember lima tahun ke depan. Karena selama lima tahun Faida menertibkan pejabat dan birokrasi di pemerintahan Jember.
“Mereka berhasil mempengaruhi partai-partai politik untuk memboikot Faida untuk maju lagi. Berbagai manuver politik dilakukan, termasuk fitnah, intrik sampai pemakzulan oleh DPRD,” jelasnya.
Namun menurut Lutfi, oknum-oknum tersebut tidak menyangka dukungan rakyat pada Faida sangat kuat untuk kembali memimpin Jember lima tahun kedepan. Sehingga Faida tetap maju berpasangan dengan Dwi Arya Nugraha Oktavianto, ST atau yang lebih akrab Mas Vian menjadi calon Wakil Bupati Jember.
“Artinya harapan rakyat pada Faida begitu besar dan luas tak bisa dibendung oleh partai-partai politik dan oknum-oknum sakit hati. Pilkada kali ini adalah pertarungan antara rakyat berhadapan dengan oknum-oknum yang berhasil menungganggi elit-elit dari partai politik di Jember. Ini pertarungan antara kepentingan rakyat melawan kepentingan segelintir oknum yang biasa memperkaya diri dengan cara KKN,” ujarnya. Dik
