KEDIRI | duta.co – Sejumlah aktivis Ikatan Pemuda Kediri (IPK) menggelar aksi demo di depan sekolah SMK PGRI 2 Kota Kediri, Kamis (13/10/2022). Aksi ini, buntut dari dugaan penahanan ijazah milik Achmad Arsyananta, salah satu siswa di sekolah tersebut.
Ijazah milik siswa jurusan multimedia itu diduga ditahan sekolah karena memiliki tunggakan iuran sebesar Rp 4,496 juta. Tunggakan itu meliputi iuran study tour, dies natalis, ujian dan SPP. Akibatnya, selama dua tahun ijazah milik siswa yang beralamat di Kelurahan Pakelan itu masih berada di sekolah.
Kasus ini selesai sejak siswa tersebut membuat surat pernyataan di sekolah dan mengambil ijazah miliknya, Selasa (11/10/2022) kemarin. Isi surat pernyataan itu, Achmad berjanji jika memiliki rezeki lebih akan melunasi tunggakan iuran miliknya.
Kepala Sekolah SMK PGRI 2 Kota Kediri, Harun, menegaskan, tudingan tersebut tidak benar. Menurutnya, di sekolah yang dipimpinnya tersebut tidak ada penahanan ijazah siswa.
“Kita sama sekali tidak menahan ijazah. Jadi jika ada tudingan sekolah menahan ijazah siswa itu tidak benar,” tegasnya.
Lanjut Harun, kasus tersebut mungkin karena ada kesalahpahaman. Pasalnya, jika terdapat siswa yang masih memiliki tanggungan iuran dan dinyatakan sudah lulus, siswa diminta untuk membuat surat pernyataan di sekolah.
“Jadi memang siswa ini masih memiliki tanggungan di sekolah. Oleh karena itu, jika benar masuk dalam kategori tidak mampu kita minta untuk membuat surat pernyataan. Surat tersebutlah yang nantinya kita jadikan bukti di internal sekolah. Dan kemarin kasus ini sudah selesai setelah ada surat pernyataan yang dibuat siswa tersebut dan ijazahnya juga sudah diambil,” bebernya.
Sementara itu, Saiful Iskak, kordinator aksi mengatakan, unjuk rasa dilakukan karena adanya dugaan penahanan ijazah siswa di SMK PGRI 2 Kota Kediri. Bahkan, penahanan ijazah diduga karena siswa memiliki tunggakan iuran.
“Kita tidak ingin kasus seperti ini terulang lagi. Tidak sepatutnya ada penahanan ijazah. Jika karena iuran, sebenarnya untuk SMA/SMK ini kan semua iuran SPP gratis,” tuturnya.
Aksi tersebut, dilanjutkan ke DPRD Kota Kediri. Para aktivis meminta wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Mereka juga meminta DPRD Kota Kediri untuk melayangkan surat secara resmi ke Gubernur Jawa Timur. (bud)
