SURABAYA | duta.co – Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jatim mendatangi gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura, Surabaya, Jumat (8/4/2022). Mereka mengeluh bantuan dari provinsi belum merata untuk desa. Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadad.
Ketua AKD Jatim, Munawar menyampaikan sejumlah aspirasi para kepala desa hasil Musyawarah Daerah (Musda) di Kota Batu, 16-17 Maret 2022. Intinya, AKD mengeluhkan bantuan dari provinsi yang belum merata untuk setiap desa.
Di antaranya, bantuan dari Pemprov Jatim seharusnya tak hanya untuk desa wisata dan desa devisa yang sudah berjalan, tapi juga menyeluruh, menyentuh desa sesuai dengan kondisi masing-masing.
“Artinya bantuan desa harus merata, bukan hanya untuk desa-desa tertentu yang Kadesnya pintar melakukan lobi-lobi ke atas, misalnya. Tapi prinsip perlakuan kesetaraan yang sama antardesa harus menjadi roh dalam upaya membangun desa, rakyat sejahtera, negara berjaya,” paparnya.
Bukan hanya desa dan warganya, AKD Jatim menilai tak kalah penting adalah kesejahteraan kepala desa. “Untuk itu, kami mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan tunjangan kepala desa, perangkat desa, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk meningkatkan pelayanan masyarakat,” katanya.
Selain itu, AKD juga mendesak pemerintah mengalokasikan 10 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Bagi Hasil Pajak (BHP) atas APBD Jatim untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan pemerintahan desa.
Begitu pula dengan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jatim wajib dialokasikan untuk Dapil masing-masing, agar bersinergi dan ada keberlanjutan dengan rencana program pembangunan desa.
Sekretaris AKD Jatim, Suhanto menambahkan, dana pokir selama ini lebih banyak diberikan pada Dapil yang menjadi lumbung suara anggota dewan bersangkutan dan kepala desa yang pintar melobi. Padahal seluruh desa juga turut menyukseskan Pemilu.
“Mungkin ada proporsi yang harus disepakati. Dalam artian, biar semua dapat, okelah yang 60 persen ke lumbung suaranya dan 40 persen dibagi proporsional, sehingga tiap desa itu merasa dapat,” kata Suhanto.
Menanggapi aspirasi dan tuntutan AKD, Sadad menyebut ujung tombak pembangunan desa adalah kepala desa. Karena itu, AKD datang untuk menjadikan para kepala desa sebagai bagian dari elemen penting di Jatim.
“Bahkan bukan hanya menjadi bagian penting, tapi juga dilibatkan dalam proses pembangunannya, diberi alokasi yang memadahi, sehingga bisa berdaya,” katanya.
Terlebih, kata legislator yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim tersebut, AKD mempersoalkan hak-hal yang sifatnya elementer yang dialami para kepala desa.
“Sembilan poin yang menjadi keinginan dan tuntutan yang diperjuangkan sudah saya terima, akan kami follow-up sesuai dengan kewenangan yang kita miliki sebagai DPRD Jatim,” katanya. (Zal)
